SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Tingkatkan Kapasitas Pegawai terkait Kegiatan Pengawasan di Lingkungan PPDPP

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan, PPDPP melalui Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) menggelar kegiatan di Hotel Ambhara pada hari Senin (15/4). Kegiatan yang digelar selama 2 hari ini bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, yaitu Inspektur V beserta Tim Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

SPI sebagai unit pengawasan intern PPDPP menggelar kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran (awareness), khususnya mengenai arti penting kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan, baik oleh pihak internal seperti SPI dan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR maupun pihak eksternal seperti BPK-RI.

Kegiatan ini melibatkan seluruh Kepala Divisi, Plt. Kepala Divisi, dan Satuan Kerja di lingkungan PPDPP. Adapun tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk memperoleh persamaan persepsi dan meningkatkan sikap kooperatif antar unit di lingkungan PPDPP. Hadir pula Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono memberikan arahan dalam kegiatan; yang didampingi jajaran Direksi PPDPP lainnya, seperti Direktur Keuangan, Arief Rahman; Hakim dan Direktur Layanan, Agusny Gunawan.

Pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Adapun unsur dari SPIP diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.