SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Bahas Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001 Bersama Kemenkominfo

Rapat Koordinasi Teknis Pendayagunaan Database PPDPP Tahun 2017 memasuki hari kedua (Selasa, 21/2/2017), kegiatan Direktur Operasi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ini dimulai dengan pembahasan keamanan database dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia tentang Teknik Keamanan dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) – Persyaratan pada Teknologi Informasi (SNI ISO/IEC 27001).

Forum ini dihadiri oleh perwakilan masing-masing divisi di unit direktorat yang ada pada PPDPP. Hadir pula ikut berdiskusi dalam forum tersebut, Direktur Operasi, Nostra Tarigan; dan Direktur Umum dan Hukum, Maharani. Materi yang dibawakan oleh Intan Rahayu, Kasubdit Budaya Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ini membahas mengenai bagaimana mendeteksi dan mencegah kesalahan sistem informasi pada database berbasis teknologi informasi.

Intan menyampaikan bahwa manajemen risiko harus diperhitungkan dalam mengelola database pada teknologi informasi. “Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi 4 Tahun 2016, tentang Kemenkominfo hanya melakukan monitoring dengan mencatat, sehingga auditor SMKI harus melakukan pendaftaran” lanjutnya.

PPDPP menilai bahwa keamanan database sangatlah penting, terlebih database yang dimiliki oleh Direktur Operasi berfungsi untuk memantau dan mengelola data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah difasilitasi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Dengan mempertajam pemahaman mengenai manajemen keamanan sistem informasi, Direktur Operasi berencana untuk mensinergikannya dengan e-flpp dan website ppdpp.id.

PPDPP menargetkan dalam jangka waktu tiga bulan ke depan akan segera merealisasikan pencapaian SNI ataupun ISO terkait teknologi informasi guna menunjang database. Dalam diskusi tersebut Nostra mengingatkan bahwa harus ditentukan komponen mana yang dapat diimplementasikan untuk dapat dijadikan pilot project, “Kita minta dukungan selalu dari Menkominfo, untuk selalu memberikan arahan agar semua ini dapat segera dicapai” ujarnya.

Menurut rencana, selain pembahasan sistem keamanan database ini, pada hari ketiga Direktur Operasi akan melanjutkan pembahasannya mengenai user penggunaan akses data KTP Elektronik (e-KTP) dengan mengundang Kementerian Dalam Negeri.(Humas/Sigit)