Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Tingkatkan Kualitas Surveyor

PPDPP terus tingkatkan kualitas pemantauan dan monitoring KPR Sejahtera FLPP. Melalui Divisi Pemantauan dan Evaluasi, Direktur Operasi,  PPDPP adakan Bimbingan Teknis Pemantauan Lapangan Rumah Sejahtera KPR – FLPP Tahun 2017. Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Royal Bogor ini mngundang seluruh surveyor PPDPP yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hadir memberikan arahan pada pembukaan kegiatan, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono, menyampaikan bahwa monitoring dan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang penting bagi PPDPP dalam menyalurkan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Kita harus pastikan bahwa program Sejuta Rumah ini tepat sasaran, sehingga backlog rumah tiap tahun dapat terus ditekan”

Budi juga mengingatkan kepada suveryor bahwa dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, harus selalu mengutamakan etika dan aturan yang berlaku, sehingga tidak mengganggu penghuni ketika melakukan kunjungan.  

Kegiatan bimbingan teknis ini menurut rencana akan berlangsung dari 24 Agustus hingga 29 Agustus 2017 mendatang yang terdiri dari bimbingan teknis, kunjungan lapangan, pelatihan penggunaan aplikasi laporan, hingga diskusi dari hasil temuan di lapangan.

Pada hari pertama bimbingan teknis, bertindak langsung memberikan paparan: Direktur Umum dan Hukum, Rahmat Hidayat; Direktur Operasi, Nostra Tarigan; dan Kepala Satuan Pemeriksa Internal, Ismail; dan dimoderatori oleh Muhammad Nauval.

Direktur Umum dan Hukum, Rahmat Hidayat dalam paparannya menyampaikan pengalamannya dulu pada saat menjabat Kasubdit Evaluasi Bantuan Pembiayaan  Wilayah IV Kementerian PUPR. Rahmat mengakui memang banyak yang harus dipantau dan diawasi di lapangan.“Tolong sampaikan ke pengembang juga, bahwa mereka juga harus siap memberikan hunian dan sarana prasarana perumahan yang baik. Sehingga akan memberikan pandangan positif dari masyarakat terhadap pengembang”

Direktur Operasi, Nostra Tarigan, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh surveyor juga melibatkan pegawai PPDPP, hal ini bertujuan untuk menyamakan pandangan dalam melakukan pemantauan lapangan“. Nantinya kami yang akan menentukan langkah selanjutnya”

Melalui paparannya, Nostra juga sampaikan bahwa PPDPP saat ini terus mengembangkan system dan teknologi untuk terus meningkatkan dukungan pemantauan lapangan. Nostra menyarankan, surveyor untuk juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan dan kebijakan  terhadap KPR Sejahtera FLPP. Nostra mengakui bahwa kondisi di lapangan memang beragam, dan hal tersebut dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut terhadap temuan. Seperti akses jalan, kondisi pekerjaan MBR, hingga fasilitas dan infrastruktur yang tersedia dari developer.

“Surveyor menjadi tangan kami di lapangan, hasil dari pemantauan lapangan tersebut kemudian akan ditindaklanjuti.  Tim surveyor ini tugasnya laporkan apa sajanya yang ada di lapangan, amati, catat, dan kumpulkan faktanya jelas, untuk tindakan selanjutnya serahkan saja kepada PPDPP”. Nostra pun sampaikan bahwa untuk pengecekan developer, dapat dikoordinasikan dengan asosiasi pengembang. Ke depannya, akan ada ketentuan bahwa seluruh developer KPR FLPP harus terdaftar di asosiasi untuk memudahkan pengecekan kondisi fisik perumahannya.

Ismail, Kepala Satuan Pemeriksa Internal PPDPP pun ikut hadir dalam forum tersebut. Dalam paparannya disampaikan bahwa kegiatan saat ini juga terkait dengan aktifitas laporan dan pemeriksanaan, sehingga perlu melibatkan satuan pemeriksa internal. Ismail mengingatkan kepada surveyor bahwa untuk selalu cermat dan berkoordinasi dengan pihak berwenang di lapangan, agar  memudahkan pemantauan di lapangan. PPDPP juga mengingatkan kepada surveyor bahwa data maupun dokumen yang dikumpulkan oleh surveyor di lapangan untuk menjamin privasinya dijaga milik MBR. “Tidak menutup kemungkinan SPI juga akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemantauan surveyor di lapangan”

Di hari kedua kegiatan bimbingan teknis, peserta forum yang terdiri dari surveyor dan perwakilan pegawai PPDPP melanjukan pembahasan materi bimbingan teknis. Kali ini materi yang diterima oleh peserta adalah berupa pelatihan teknis di lapangan, yaitu: metodologi dan Teknik pemantauan lapangan; sharing knowledge and experience, dan peningkatan kompetensi petugas