SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Tingkatkan Monitoring dan Evaluasi Rumah KPR FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melakukan peningkatan pengawasan terhadap pembelian rumah dengan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan data KTP – elektronik, nomor pokok wajib pajak dan data penggunaan listrik. Upaya ini sebagai usaha untuk memastikan bahwa yang membeli rumah dengan KPR FLPP adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Demikian diungkapkan oleh Direktur Utama PPDPP, kepada Harian Kompas yang dimuat hari ini, Senin (6/3). Budi memaparkan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam negeri (Kemendagri), maka data setiap pembeli rumah KPR FLPP akan dicocokan dengan data KTP – elektronik yang berada di Kemendagri. Selain itu, PPDPP juga telah membahas kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan data nomor pokok wajib pajak.

Sementara itu untuk memastikan bahwa rumah KPR FLPP yang telah dibeli dihuni, maka PPDPP akan bekerja sama dengan PLN untuk melihat pemakaian listriknya. Dengan melihat pola pemakaian listrik, akan tampak rumah tersebut dihuni atau tidak. Jika rumah tersebut tidak dihuni maka PPDPP akan menindaklanjuti dengan teguran kepada pembeli. “Ini agar monitoring dan evaluasi lebih efisien. Ketiganya dalam waktu dekat akan segera berjalan karena sudah kami bahas,” ujarnya.

Dari tahun 2010 hingga 2016, PPDPP telah menyalurkan dana FLPP sebanyak Rp28,22 triliun untuk 496.065 unit rumah. Tahun 2017 ini, pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebanyak Rp9,7 triliun untuk target 120 ribu unit rumah.