Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PPDPP Usung Tema TA 2018: “Konsolidasi Internal”

Dalam rapat direksi yang berlangsung pada hari Senin (29/1) ditetapkan tema program kerja PPDPP TA 2018 adalah  “KONSOLIDASI INTERNAL” dg lingkup bidang kerja. Menurut Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono penekanan konsilidasi internal mencakup lima hal.

Pertama, pengelolaan keuangan yg profesional, transparan dan akuntable, dg penekanan pada :
Memastikan pengembalian pokok dan tarif yg benar sesuai ketentuan serta pemupukan dan penempatan dana dilakukan secara prudent, optimal dan Good Corporate Governance (GCG). Sehingga dipandang perlu untuk melakukan kajian, kondisi existing dan kondisi yg seharusnya sehingga dapat dicari solusinya.

Kedua, pemenuhan infrastuktur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di semua bidang unit kerja. Jika memang dibutuhkan PPDPP akan segera  menunjuk konsultan/Tenaga Ahli  yang profesional dan kompeten.

Ketiga adalah pemenuhan kebutuhan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas serta peraturan kepegawaian yang lengkap, menyeluruh, transparan dan akuntable, termasuk tata kelola organisasi.

Keempat, masalah sarana dan prasarana, yaitu terpenuhinya perangkat kerja, ruang kerja dan lingkungan kerja yang kondusif, bersih, aman dan nyaman.

Kelima adalah mengoptimalkan fungsi divisi hukum dalam mengawal produk hukum dan lainnya yang terkait dengan operasional PPDPP.

Budi berharap tema yang dicanangkan oleh PPDPP dapat  menjadi acuan dan semangat dalam meningkatkan mutu layanan kepada seluruh mitra kerja dan masyarakat pada umumnya.