Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PPID Pelaksana Diminta Profesional Dalam Memberikan Pelayanan

Sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan kaidah yang tertuang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengikuti workshop yang dilaksanakan oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Workshop ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 12 – 14 Juli 2017 di Batam.

Acara ini dibuka oleh Staf Ahli Mentri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Baby Setiawati Dipokusumo yang juga merupakan Pembina Utama PPID. Dalam arahannya, Baby mengemukakan pentingnya peranan dari PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pelaksana dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kebutuhan informasi adalah hak masyarakat. Untuk itu PPID pelaksana harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan pelayanan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Makanya seorang PPID Pelaksana harus memberikan pelayanan yang profesional” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Komunikasi Publik, Joko Karsono juga mengungkapkan bahwa saat Kementerian PUPR telah memiliki Keputusan Menteri (Kepmen) No. 450 tahun 2017 tentang daftar informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat dan juga Kepmen No. 451 tahun 2017 tentang daftar informasi yang dikecualikan.

Workshop ini diikuti oleh 50 orang peserta yang mewakili PPID Pelaksana dari seluruh unit kerja di Kementerian PUPR.