Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Presiden Joko Widodo Membuka Munas REI XV

Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat menghadiri Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia (REI) XV di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (29/11) meminta seluruh anggota Real Estate Indonesia (REI) untuk bekerja dan fokus menjalankan program pembangunan rumah untuk rakyat sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki tempat tinggal yang layak huni. Hal itu perlu dilakukan karena tingginya jumlah backlog perumahan di Indonesia yang mencapai sekitar 11 juta.

“Tadi saya sempat tanyakan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk backlog (kesenjangan kebutuhan perumahan-red) kita sekarang sudah ada berapa, ternyata sudah 11 juta unit dan ini angka yang sangat besar sekali dan ini harus kita kejar agar angka backlog nantinya benar-benar segera kita tutup, karena modal ekonomi kita sudah cukup kuat untuk mengembangkan sektor properti,“ tutur Jokowi.

Terkait paket kebijakan ekonomi ke-13, menurutnya, sudah dilakukan deregulasi perizinan dengan penyederhanaan dan pemangkasan birokrasi di sektor properti. Sebelumnya terdapat 33 izin dan sekarang ini hanya 11 izin, kemudian untuk waktu pengurusan izin dibutuhkan waktu 700-900 hari sekarang ini hanya 40 hari.

Menteri Basuki menambahkan, 11 perizinan yang dimaksud diantaranya adalah masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Kalau sudah ditetapkan sebagai kawasan permukiman tidak perlu AMDAL lagi, tidak seperti sebelumnya yang masih perlu AMDAL,” ucapnya.

Kemudian ada lagi mengenai perizinan tentang gangguan lingkungan. “Itu tidak ada lagi, karena (aturan) milik Belanda dan di Belanda sudah dihapus tapi di sini malah belum,” ujarnya.

Menteri Basuki menyampaikan bahwa Dengan adanya pemangkasan tahapan dan jumlah izin ini akan memotong 70 persen biaya perizinan dan diharapkan dapat mendorong pencapaian target Program Satu Juta Rumah.

Mengenai masalah perizinan, Menteri Basuki menyampaikan bahwa soal perizinan paling banyak di daerah, makanya harus ada Peraturan Pemerintah (PP). Untuk PP terkait perizinan sekarang ini sudah ada di Kemenko Perekonomian dan setelah itu baru masuk ke Sekretariat Negara RI.

Sebelumnya Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy menyampaikan bahwa, DPP REI memberi dukungan penuh terhadap program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah pada 2015. “DPP REI juga membantu merumuskan skema baru bantuan subsidi perumahan untuk masyarakat melaui program FLPP.

DPP REI 2013 – 2016 menurut Eddy, juga tercatat berhasil mengawal disahkannya Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). “Keberadaan undang-undang ini diharapkan bisa membantu masyarakat memiliki rumah,”jelasnya.

Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia (REI) XV yang berlangsung pada 28-30 November 2016 ini mengusung tema “REI Bersinergi Sukseskan Sejuta Rumah, Tax Amnesty dan Paket Kebijakan Ekonomi Nasional”.

Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, dan mantan Ketua Umum REI Akbar Tanjung, dan Theo Sambuaga. (Iwn)