Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Presiden Jokowi Tinjau Rusun Ponpes An-Nawawi Tanara Banten

Banten – Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau Rumah Susun (Rusun) Sewa Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nawawi Tanara yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR pada tahun 2017 di Desa Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (14/3/18). Presiden Jokowi mengecek kualitas rusun mulai dari bangunan, ketersediaan listrik, air, sanitasi dan jalan akses Rusun.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Ma’ruf Amin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

Pembangunan Rusun Sewa Ponpes An-Nawawi Tanara dilakukan setelah kunjungan Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017. Selain itu menjadi bagian dari Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.

“Dengan dibangunnya Rusun, para santri dapat lebih nyaman dalam menuntut ilmu sehingga dapat dihasilkan lulusan santri terbaik. Selain pembangunan Rusun Ponpes, Kementerian PUPR juga membangun Rusun Sewa untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan mahasiswa di berbagai daerah,” kata Menteri Basuki.

Rusun tiga lantai ini memiliki 12 unit kamar dengan tipe barak setiap lantainya yang dapat menampung 72 santri, sehingga kapasitas tampung total sebanyak 216 santri. Bangunan juga dilengkapi dengan ramp difabel yang dikhususkan untuk santri penghuni rusun berkebutuhan khusus.

Pembangunannya dikerjakan oleh kontraktor PT. Aditama Royal Konstruksi dan konsultan management konstruksi PT. Deta Decon dengan anggaran Rp 6,9 miliar. Selain bangunan Rusun, anggaran tersebut juga digunakan untuk pembuatan jalan akses dan penataan lansekap sekitar Rusun.

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan pembangunan Rusun juga dilengkapi fasilitas meubelair seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja, dan kursi. “Saat ini dalam proses lelang dengan anggaran Rp 1,6 miliar, ditargetkan dalam waktu 1,5 bulan meubelair sudah tersedia sehingga bisa dihuni oleh para santri saat bulan Ramadhan yang akan datang,” jelasnya.

Nantinya Kementerian PUPR akan menyerahkan rusun kepada pihak Ponpes melalui hibah aset sehingga pengelolaan akan dilakukan oleh Ponpes An-Nawawi Tanara.

Ditambahkannya berdasarkan UU 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak ada lagi dikenal Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) karena sepsifikasi teknis sudah ditingkatkan sehingga disebut sebagai Rusun Sewa.

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR Erizal menambahkan pembangunannya lebih cepat bila yakni 5 bulan dari waktu pembangunan rusun 3 lantai umumnya yakni 6 bulan.

Normalisasi Kalimati Ciujung

Tidak jauh dari lokasi Rusun, infrastruktur lain yang tengah dikerjakan Kementerian PUPR adalah normalisasi Sungai Kalimati/Ciujung Lama. Sungai Ciujung sepanjang 17,5 km yang berada di 4 kecamatan (Kecamatan Carenang, Tanara, Tirtayasa dan Pontang) merupakan alur yang tidak digunakan lagi setelah sodetan Sungai Ciujung ke hilir difungsikan.

Sungai Ciujung Lama saat ini dikenal dengan Kalimati, direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air baku berupa long storage sepanjang 9 km dengan potensi tampungan sekitar 1,3 juta m3. Long storage tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku Kecamatan Tanara dan Kecamatan Pontang sebesar 200 liter/detik.

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan kerja di Banten yaitu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian Tris Raditian, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta Ditjen Bina Marga Atyanto Busono, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR Erizal dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. (Dms)

Biro Komunikasi Publik

Kementerian PUPR