Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Sejarah

sejarah

Berawal dari amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat…”, kemudian amanah tersebut diemban oleh UU No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang memperjelas bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi setiap orang terutama MBR. Namun dalam perjalanannya, berdasarkan data BPS tahun 2010 masih terdapat backlog kebutuhan rumah sebesar 13,5 juta unit rumah. Untuk itu dalam kedua UU tersebut telah pula diamanatkan bahwa pemerintah atau pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan rumah tersebut melalui pemberian bantuan dan kemudahan.

Sebagai pelaksanaan dari kedua UU tersebut telah digagas oleh Menteri Perumahan Suharso Monoarfa untuk meluncurkan program bantuan dan kemudahan dari pemerintah berupa Subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang kemudian populer dengan sebutan KPR FLPP. Gagasan tersebut disambut baik oleh Menteri Keuangan, Agus Martowardojo dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 290/KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010 tentang Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan (PPP). Dana pertama kali yang diluncurkan melalui APBN sebanyak Rp2,6 Triliun yang nantinya akan terus digulirkan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki rumah. Diharapkan dengan adanya bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR akan menjadi stimulus bagi sektor riil, khususnya industri perumahan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Sejalan dengan penggabungan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat maka berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 21 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dirubahlah PPP menjadi Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selanjutnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.05/2016 tanggal 19 Februari 2016 maka PPDPP ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Sebagai Satuan Kerja dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PPDPP memiliki tugas utama untuk menyalurkan dan mengelola dana investasi pemerintah untuk pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).  Alokasi dana APBN yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara disalurkan melalui PPDPP untuk pembiayaan kepemilikan rumah bagi MBR dengan pola pengelolaan dana bergulir yang penyalurannya bekerjasama dengan perbankan melalui FLPP dengan pola eksekuting.

KPR FLPP merupakan program pemberian bantuan dan kemudahan perolehan rumah bagi MBR dengan suku bunga rendah 5% fixed, jangka waktu kredit sampai dengan 20 tahun, uang muka ringan, bebas PPN serta bebas premi asuransi dan asuransi kebakaran. MBR yang telah memperoleh bantuan KPR FLPP wajib menempati rumah tersebut, apabila MBR tidak menempati rumah (kosong, dialihkan atau disewakan), akan dikenakan dua sanksi yaitu sanksi pidana berdasarkan Pasal 152 UU nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan denda paling besar 50 juta rupiah dan dikenakan sanksi pengembalian bantuan yang telah diperoleh.

Adapun landasan hukum pelaksanaan FLPP yaitu sebagai berikut:

♦ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2014 tanggal 12-12-2014

♦ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 12-12-2014

♦ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2015 tanggal 23-04-2015

♦ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2015 tanggal 23-04-2015

♦ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 257 Tahun 2015 tanggal 23-04-2015