SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Program Kehumasan Kementerian PUPR Harus Terintegrasi

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memberikan arahan terkait dengan kegiatan kehumasan Kementerian PUPR, Senin (13/3) di ruang rapat Menteri. Rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Inspektur Jenderal PUPR, Sesditjen Pembiayaan Perumahan, Sesditjen Penyediaan Perumahan, para perwakilan unit organisasi (unor) di lingkungan Kementerian PUPR serta humas Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).

Dalam arahannya, Menteri Basuki menyampaikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh unor maka konsekuensinya harus didukung oleh PR (public relation) yang kuat. “Kita yang harus framming media, jangan media yang melakukan framming kepada kita. Untuk itu program harus jelas, anggaran harus mendukung dan memiliki SDM yang handal, yang memiliki expertise di bidangnya,” ujar Menteri Basuki mengarahkan.

Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan kehumasan, programnya akan dikoordinir oleh Biro Komunikasi PU (Birkompu) PUPR. “Semua program kehumasan dan komunikasi dengan media di tingkat eselon I harus terintegrasi dan dikoordinir oleh Birkompu, sehingga hasilnya akan lebih bagus dan kuat,” tandasnya.
Ke depan, Menteri basuki sangat berharap agar anggaran kehumasan dari setiap unor harus disesuaikan dan orang-orangnya harus diberi pelatihan sehingga SDM-nya expertise- dibidangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Komunikasi Publik, Setjen Kementerian PUPR, R. Endra Saleh Atmawidjaja memaparkan tentang kinerja dan capaian dari komunikasi publik yang telah dilakukan pada tahun 2016 dan rencana kerja tahun 2017. Ke depan, Endra mengusulkan agar penggunaan media sosial harus lebih ditingkatkan dan semua unor bisa menyatu ke Kementerian dan mengikuti rencana yang sudah dibuat oleh Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti Eko Susetyowati juga mengusulkan agar setiap unor harus cepat dan tanggap dalam memberitakan kegiatan organisasi sehingga Kementerian PUPR lebih dikenal orang. Sementara Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, berharap ke depan ditunjuk satu orang dari setiap unor yang bisa menjadi figur PR yang mampu menjelaskan kepada media mengenai kegiatan yang dilakukan oleh organisasinya dan Kementerian pada umumnya.