SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Program Sejuta Rumah Harus Didukung Semua Pihak

Program sejuta rumah merupakan salah satu solusi dalam mengatasi masalah perumahan di Indonesia. Walaupun sejak digulirkan dua tahun yang lalu, April 2015 belum mencapai target yang maksimal namun pemerintah tetap optimis pencapaiannya dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Tahun 2015 tercapai 699.770 unit, menyusul tahun 2016 sebanyak 805.149 unit. “Ditargetkan capaian program sejuta rumah terus meningkat dan tahun ini bisa terealisasi. Setidaknya dari 712.987 unit untuk MBR dan 287.013 untuk non MBR,” ungkap Rido Matari, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR.

Menurut Rido, program pemerintah ini memang membutuhkan dukungan bagi semua pihak. Terutama pengembang dan pemerintah daerah (pemda). Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono yang turut hadir dalam Diskusi Program Sejuta Rumah yang digagas wartawan perumahan menyampaikan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung program ini. “Harus didukung penuh karena kalau tidak ada sanksi yang akan menyertai. Ini merupakan bagian dari pengawasan Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Sumarsono menyampaikan bahwa banyak peraturan daerah yang dicabut yang dinilai tidak mendukung program ini, terutama yang tidak mendukung maslah investasi termasuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sementara itu, Direktur Perencanaan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Hardi Simamora mengatakan bahwa pemda harus lebih optimal dalam penyediaan huninan berimbang sebagai antisipasi semakin mahalnya harga lahan. Saat ini hampir semua daerah telah memiliki susunan organisasi tata kerja yang menempatkan Dinas Perumahan dan Permukiman.