Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Program Sejuta Rumah Terus Bertumbuh…

Program Sejuta Rumah diharapkan terus bertumbuh dan diharapkan menjadi salah satu solusi bagi kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat.Data backlog pemilikan rumah menunjukan pada tahun 2015 sebesar 11,4 juta dan diharapkan bisa mencapai 6,8 juta unit pada tahun 2019.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus menyampaikan bahwa sektor perumahan rakyat hampir tidak terkena upaya pemangkasan anggaran.Anggaran tahun 2016 sebesar Rp12,4 triliun (terdiri dari dana FLPP sebesar RP9,2 triliun, subsidi selisih bunga Rp2 triliun dan uang muka Rp1,2 triliun) dan tahun depan akan meningkat menjadi Rp.15,6 triliun (Dana FLPP menjadi Rp9,7 triliun, subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka menjadi Rp5,9 triliun). “Ada kenaikan anggaran untuk perumahan tahun depan. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam program sejuta rumah,” ujarnya optimis.

Sepanjang tahun 2016, program sejuta rumah terus berjalan dengan 700 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 300 ribu unit untuk non MBR. Dari 700 ribu unit yang ada, 100 ribu unit dibiayai APBN melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Sedangkan sisanya dikerjakan oleh pengembang. Sampai Oktober 2016, realisasi program Sejuta Rumah baru mencapai 454.553 unit.

Menurut Maurin masih ada kendala di lapangan seperti dari sisi suplai yaitu masalah lahan. Harga lahan yang masih mahal, ketidaksesuaian antara rencana peruntukkan dan penggunaan lahan hingga belum adanya bank tanah. Ini masih menjadi kendala terbesar di lapangan. Namun ke depan Maurin berpandangan, pihaknya akan terus mendorong pengembang untuk terus semangat dalam membangun rumah bagi MBR.