SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Provinsi Jabar Serap Dana FLPP Tertinggi

Berdasarkan laporan pelaksanaan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) periode 2010 hingga 30 Januari 2016, Provinsi Jawa Barat menyerap dana FLPP tertinggi, yakni sebesar 170.332 unit disusul oleh Provinsi Banten sebesar 46.407 unit dan Provinsi Jawa Timur sebesar 30.049 unit.

Menurut Nostra Tarigan, Direktur Operasi PPDPP, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang cukup konsen terhadap perumahan. Selain itu supply dan demand seimbang sehingga kebutuhan akan rumah dapat terpenuhi dengan baik.

PPDPP dalam periode 2010 – 30 Januari 2016 telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp22,630 Triliun. Sebaran penyaluran dana FLPP dalam periode yang sama paling tinggi disalurkan oleh Bank BTN hingga 89,42% setara dengan 391.661 unit disusul oleh Bank BTN Syariah sebesar 6,25% setara dengan 27.342 unit dan disusul oleh Bank BRISyariah sebesar 1,53% setara dengan 6.685 unit.

Pemerintah Tahun 2016 ini telah menganggarkan FLPP sebesar Rp9,227 Triliun dan diperkirakan dapat membiayai sebanyak 87.390 unit rumah. Sedangkan untuk periode Januari 2016, PPDPP telah menyalurkan sebanyak 399 unit KPR Sejahtera dengan nilai Rp37,9 Miliar atau sekitar 0,41% dari dana yang dianggarkan.

Hingga 30 Januari 2016, PPDPP telah mengikat Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan BTN, BTN Syariah, BNI, Bank Artha Graha, Bank Sumut, Bank Jatim, Bank Sumut Syariah, Bank Kalsel, BPD DIY, Bank Nagari, Bank NTB, Bank BJB, Bank Kalteng, Bank Sumselbabel dan Bank Papua.

Sampai sejauh ini hingga 30 Januari 2016 pekerja swasta dengan jumlah 327.879 unit (74,86%) merupakan penerima manfaat tertinggi dari KPR FLPP. Disusul kemudian PNS dengan jumlah 53,741 unit (12,27%) dan disusul oleh wiraswasta sebesar 32.443 unit (7,41%). Sedangkan selama FLPP diluncurkan jangka waktu kredit 11 hingga 15 tahun adalah pilihan yang banyak diambil oleh debitur, mencapai 75,14% menyusul 5 – 10 tahun sebanyak 15,83% dan sisanya jangka waktu kredit 16 hingga 20 tahun.