Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Provinsi Sultra Kekurangan 139.000 Unit Rumah

Kendari – Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) saat ini kekurangan 139.000 unit rumah. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah daerah berharap semua pihak bisa mendukung pelaksanaan Program Satu Juta Rumah sehingga dapat membantu masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni.

“Kebutuhan rumah bagi masyarakat di Provinsi Sultra diperkirakan sudah mencapai 139.000 unit rumah,” ujar Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Saleh Lasata kepada sejumlah wartawan di sela-sela kegiatan Pameran Rumah Rakyat 2016 di GOR Pemuda Bahteramas, Kendari, Sultra, Rabu (26/10).

Saleh menyampaikan bahwa saat ini Pemprov Sultra terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembangunan rumah bagi masyarakatnya. Kerjasama antara pemda dan pengembang serta perbankan pun terus ditingkatkan agar dapat mempermudah masyarakat yang ingin memiliki rumah.

“Saat ini ada pemekaran wilayah di provinsi Sultra dari 4 kabupaten menjadi 17 kabupaten/kota sehingga kami akan terus berkoordinasi dengan pemda mau pun pemerintah pusat untuk mengatasi masalah perumahan di daerah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut Saleh menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyelenggarakan Pameran Rumah Rakyat 2016 di Kendari. Menurutnya, dengan adanya pameran tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi dan harga rumah bersubsidi yang dibangun pengembang saat ini serta program bantuan yang akan diberikan pemerintah.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Budi Hartono mengatakan pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat terhadap perumahan dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Rumah sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang mau tidak mau harus dipenuhi. Untuk itu kami akan terus mensosialisasikan KPR FLPP agar lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah bersubsidi,” ucapnya. (Ris/Kompu Ditjen Penyediaan Perumahan)