Proyek Sejuta Rumah Berlanjut 2019-2024

Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amien 2019-2024 akan melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR). Program yang sudah berjalan sejak 2015 ini dianggap efektif memenuhi kekurangan hunian di tanah air.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim realisasi program sejuta rumah mencapai 1,25 juta unit. Hanya saja hingga Juli 2019 realisasinya baru mencapai 601.205 unit atau 48,09%. Agar optimal pada PSR lima tahun ke depan, pemerintah harus mengatasi sejumlah kendala. Menurut Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto, ada empat kendala yang harus diselesaikan lima tahun nanti.

Pertama, terbatasnya lahan dengan harga yang terjangkau. Dwityo bilang, untuk mengatasi keterbatasan lahan dengan harga terjangkau, pemerintah tengah menyisir dan verifikasi lahan milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sudah tak dipakai. “Pemerintah juga bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyediaan lahan ini,” ujar dia, Kamis (25/7).

Kedua, mahalnya bahan bangunan untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Guna mengatasi ini, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR akan menggunakan teknologi baru sebagai alternatif material bangunan.

Ketiga, penerapan regulasi yang belum efektif. Regulasi yang ia maksud adalah dua beleid yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 64 tahun 2016 tentang pembangunan perumahan MBR dan Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2016 tentang penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan untuk digunakan pada PSR.

Keempat, terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah. Mengenai pendanaan, pemerintah mulai melibatkan swasta lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan perumahan dan targetnya bisa segera terlaksana.

Ahli Perencanaan Perkotaan Universitas Tarumanegara Jo Santoso beraharap ke depan, pemerintah daerah harus bisa menjadi ujung tombak dalam program penyediaan perumahan bagi MBR ini.