Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PUPR Berperan Serta dalam Pencegahan Potensi Bencana pada Megaproyek

Senin, 7 Agustus 2017, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono didampingi oleh Direktur Operasi dan Direktur Umum dan Hukum PPDPP menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh PT Daya Dimensi, yang merupakan anak perusahaan dari PT Dayalima. Acara yang bertemakan Avoiding Disaster of Megaproject ini diselenggarakan di Hotel Mulia Senayan dengan menghadirkan pembicara diantaranya Dr. Atif Ansar, Programme Director in Major Programme Management Said Business School University of Oxford; Rido Matari Ichwan, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR; Yaya Supriyatna, Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Dalam sambutannya, Mike Malaon selaku salah satu co founder Dayalima family menyampaikan bahwa seminar ini dapat memberikan pandangan baru mengenai potensi bencana pada mega proyek, yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti perencanaan, pendanaan, hingga perancangan.

Anita Firmanti, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam sambutannya menyampaikan bahwa melalui amanat Presiden, saat ini Indonesia telah memutuskan sebagai negara terbuka, dan harus mampu bersaing. Oleh sebab itu saat ini Indonesia berfokus pada  hal, yaitu: Deregulasi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah saat ini telah mempercayakan anggaran yang cukup besar tiap tahunnya. Anita melanjutkan, hal tersebut tercermin pada anggaran Kementerian PUPR di tahun 2015 sebesar 118,5 triliun rupiah, tahun 2016 104 triliun rupiah dan terdapat penghematan menjadi 92 triliun rupiah, sedangkan di tahun 2017 ini memiliki anggaran sebesar 106 triliun rupiah.

Sebagai kementerian yang menangani infrastruktur, megaproyek yang dipegang oleh Kementerian PUPR cukup besar, yang diantaranya seperti bendungan, irigasi perbaikan kawasan pantai, hingga pencanangan program satu juta rumah setiap tahunnya. “Seminar ini merupakan cara cara memghindari bencana untuk pembangunan infrastruktur yang kian hari semakin besar. Kami sangat berharap hubungan kerjasama yang baik antara mitra kerja dengan Kementerian PUPR” pungkas Anita selaku membuka acara seminar tersebut.