PUPR Lakukan Percepatan Pembangunan Rumah Bagi MBR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki perananan penting untuk mengurus hunian rakyat mengingat perumahan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara sesuai amanat konstitusi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat membuka diskusi yang diselenggarakan The Housing Urban Development Institute mengatakan program sejuta rumah (PSR) telah mencapai kinerja yang semakin baik, seiring dengan investasi pemerintah dalam penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Tahun 2015-2018 pemerintah berhasil membangun sebanyak 3,54 juta unit, sedangkan pada tahun 2019, pemerintah mentargetkan pembangunan sebanyak 1,25 juta unit dengan capaian realisasi sampai dengan 26 Agustus 2019 sebanyak 847.611 unit,” kata Menteri PUPR.

Menteri Basuki mengatakan dalam rangka implementasi visi Presiden RI 2020/ 2024 Kementerian PUPR akan melakukan percepatan penyediaan perumahan yang merupakan salah satu infrastruktur dasar kebutuhan rakyat dan sebagai penunjang utama dalam keberhasilan pembangunan SDM unggul bagi seluruh masyarakat.

Beberapa upaya yang harus dilakukan ke depan, kata Menteri Basuki, membentuk bank tanah, menyusun undangundang pertanahan, meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

“Kami juga berencana untuk memaksimalkan lahan publik seperti lahan BUMN, lahan pemerintah, lahan pemerintah daerah, serta lahan strategis dekat terminal maupun stasiun,” kata Basuki.

 

 

Sementara itu, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan, Kementerian PUPR menargetkan bisa membangun 2.130 unit rumah khusus (rusus) yang diperuntukan diantaranya bagi nelayan, masyarakat perbatasan, dan korban bencana pada 2019 dengan mengalokasikan anggaran sebesar 551 miliar rupiah.

Program lainnya dalam rangka penyediaan perumahan, yakni Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah.

Dalam kurun empat tahun (2015-2018), program BSPS telah meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni sebanyak 494.169 unit.

Program itu pada tahun 2019 diitargetkan dapat menjangkau sebanyak 206.500 unit rumah tidak layak huni melalui dua kegiatan yakni peningkatan kualitas rumah sebanyak 198.500 unit dan pembangunan baru 8.000 unit. Total anggaran program rumah swadaya dalam APBN 2019 sebesar 4,28 triliun triliun.

“Rumah swadaya merupakan prioritas utama tahun 2019. Sebab, program rumah swadaya terbukti langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, khususnya di pedesaan,” katanya.

Khalawi menambahkan, Kementerian PUPR pada tahun 2019 juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan, tempat pengelolaan sampah terpadu, serta sistem air bersih yang baik.

Selain pembangunan rumah, pemerintah juga menyalurkan sejumlah skema subsidi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah, yakni KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).