SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PUPR Lakukan Rakor Terkait Rumah Subsidi yang Terdampak Pasca Gempa Lombok

 

Mataram, NTB – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui Direktur Umum dan Hukum, Monhilal, mendampingi kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada perumahan subsidi di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 8 Oktober 2018. Selain kunjangan, sehari setelahnya agenda dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan rumah bersubsidi pasca gempa lombok.

Kunjungan lapangan ini diikuti oleh Staf Khusus Kementerian PUPR, yang mewakili Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan, Dr. Ir. Lana winayanti, MCP; Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Eko D. Heripoerwanto; Kasi. Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB,  HL. M. Marwan, ST., MM; Kasubdit. Pemantauan dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Abidin;  Morgage Consumer and Lending Unit (MCLU) Head Bank BTN, Cabang Lombok, Saptoyo Hadi Baroto; dan Pengembang dari PT. Narita Singgasana, Dedi.

Kunjungan lapangan ini dilakukan di Perumahan Subsidi wilayah Lombok Barat yang terdampak gempa dengan skala rusak ringan hingga rusak berat. Diantaranya adalah Perumahan Singgasana ReborNS, Perumahan Puri Indah, dan Perumahan Taman Anggrek 2.

Kunjungan lapangan ini dilakukan untuk menemukan data tambahan sebelum melakukan rapat koordinasi terkait konstruksi bangunan rumah subsidi yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang terjadi sepanjang bulan September 2018 yang lalu.

Rapat Koordinasi terkait Penanggulangan Rumah Subsidi Pasca Gempa Lombok dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2018, di Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB. Hadir dalam rapat ini sebanyak 45 Peserta  yang terdiri dari Pemerintah Pusat, diantaranya Plt. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan yang diwakili oleh Staf khusus Kementerian PUPR, Lana Winayanti; Pejabat Daerah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, I Gusti Bagus Sugihartha; Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) NTB, Neulis Zuliasri; dan Perwakilan Pejabat dari Bank BTN dan Bank NTB; Asosiasi Pengembang, baik dari Apernas, REI dan Perumnas dan para Pengembang setempat.

Staf Khusus Kementerian PUPR, Lana Winayanti membuka kegiatan ini. Dalam sambutannya dia menyampaikan, pentingnya semua stake holder berperan dalam upaya memulihkan Provinsi NTB pasca Gempa. “Rapat Koordinasi ini merupakan kesempatan emas bagi seluruh pihak untuk berdiskusi dan menemukan solusi terkait penanganan perumahan bersubsidi yang terdampak pasca gempa lombok.” Ujarnya.

Dalam laporannya, Abidin selaku Ketua Pelaksana Rapat koordinasi ini menyampaikan “tujuan diadakannya kegiatan ini salah satunya adalah untuk merumuskan kebijakan yang diberlakukan kepada Pengembang dan Bank Penyalur KPR bersubsidi dalam rangka penanganan rumah bersubsidi yang terdampak gempa lombok, Penyampaian pemaparan dari semua stake holder yang terkait yang hadir pada rapat ini dan menentukan kesepakatan dan kebijakan khusus yang akan diberlakukan kepada pengembang dan Bank Penyalur KPR bersubsidi di Provinsi NTB.