PUPR Mulai Garap Hunian Komunitas

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah merumuskan kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan berbasis komunitas. Keberadaan komunitas yang banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan dapat mendukung pembangunan perumahan untuk masyarakat dan meningkatkan capaian Program Satu Juta Rumah di Indonesia. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyatakan, pembangunan perumahan berbasis komunitas sangat penting karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan perumahan.

“Kami harap melalui kebijakan pembangunan rumah yang berbasis komunitas ini bisa segera diimplementasikan di lapangan. Kami akan menggandeng semua komunitas- komunitas yang ada di seluruh Indonesia dalam pembangunan rumah,” ujar Khalawi saat membuka kegiatan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Berbasis Komunitas di Jakarta. Turut hadir para mitra kerja Kementerian PUPR bidang perumahan seperti pengamat perumahan, perbankan, pengembang dan perguruan tinggi.

Khalawi menambahkan, pemerintah telah membantu beberapa pembangunan rumah untuk sejumlah komunitas yang ada di daerah seperti di Kendal, Jawa Tengah dan Garut, Jawa Barat. “Presiden Jokowi sangat mendukung kegiatan pembangunan rumah berbasis komunitas. Ini merupakan terobosan dalam program perumahan karena melibatkan masyarakat dalam Program Satu Juta Rumah,” katanya.

Berdasarkan data yang ada, komunitas masyarakat guru tidak tetap dan buruh di Kendal bekerja sama dengan Universitas Diponegoro Semarang dan Bank BTN membangun sekitar 63 rumah di Perumahan Curug Sewu Asri di Kecamatan Patean.