Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

PUPR Terus Fasilitasi Pendidikan Siswa Melalui Hunian Rusunawa yang Layak

Masih dalam rangkaian Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali melakukan kegiatan media visit. Kali ini Kementerian PUPR melakukan media visit dan peninjauan proyek lapangan selama dua hari, yaitu pada tanggal 19 hingga 20 Agustus 2017. Adapun lokasi yang dikunjungi kali ini berada di daerah jawa barat, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Kunjungan yang dilakukan rombongan yaitu berupa pembangunan perumahan, rumah susun sewa (rusunawa) dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasian rendah.

Pondok pesantren (ponpes) Manahijul Huda, yang terletak di daerah sukaraja,Tasikmalaya merupakan salah satu lokasi yang dikunjungi oleh rombongan media. Rusunawa yang telah dibangun sejak tahun 2016 tersebut difungsikan khusus untuk santri putri. Rusunawa yang difungsikan untuk ponpes  tersebut berbeda dengan rusun yang diperuntukan untuk keluarga, rusun ponpes memiliki tipe hunian barak, setiap rusun terdiri dari tiga lantai yang dapat dihuni oleh lebih dari 200 santri. Sebanyak 72 santri dapat ditampung pada setiap lantai yang dilengkapi 10 unit toilet, 10 unit WC, 2 unit tempat wudhu, 1 unit janitor dan 2 unit pantri. Selain itu, setiap Rusun ponpes yang dibangun Kementerian PUPR sejak 2015 juga telah dilengkapi fasilitas air bersih, listrik, dan meubelair seperti tempat tidur tingkat, meja belajar, dan lemari pakaian. Sehingga santri yang datang hanya tinggal menempati rusun yang telah disediakan.

Pimpinan pondok pesantren Manahijul Huda, Falahudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa semenjak dibangun rusunawa tersebut, warga makin antusias untuk menyekolahkan putra-putrinya ke pondok pesantren tersebut. “Saat ini kami sedang kembali mengajukan proposal untuk rusunawa bagi santri putra” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Pemantauan dan Pelaporan Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Bhayu G Dhiwa, menyampaikan bahwa saat ini terdapat backlog sebanyak 7,6 juta penghunian dan 13,5 juta kepemilikan. Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 3,4 juta dan kawasan kumuh seluas 38.431 hektare di perkotaan, 78.384 hektare di perdesaan, dan 3.099 hektare di kawasan khusus.

Ditanya fungsi dari pembangunan rusunawa terhadap Program Sejuta Rumah, Bhayu menanggapi bahwa memang rusunawa tidak berdampak langsung mengurangi angka backlog. Namun melalui rusunawa, pemerintah dapat memfasilitasi para pelajar Indonesia yang berlatar belakang MBR. Selain itu, upaya ini juga menjadi cara untuk membiasakan generasi muda Indonesia terbiasa dengan hunian vertikal.

Penekanan angka backlog terus diupayakan pemerintah salah satunya melalui program Sejuta Rumah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain menyediakan hunian yang layak, Kementerian PUPR juga memberikan berbagai skema  pembiayaan perumahan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.