SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

PUPR Upayakan Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Gempa Morotai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan upayakan bantuan rumah layak huni bagi korban bencana alam di Pulau Rao, Morotai, Maluku Utara. Hal ini diungkapkan saat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid menerima Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pulau Morotai pada Kamis (8/2) yang sedang mengupayakan bantuan bagi korban bencana alam di Pulau Rao.

Pada 19 November 2017 lalu, Gempa berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) menggoyang Kabupaten Pulau Morotai. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi di wilayah barat laut Pulau Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat atau Morselbar, Maluku Utara. Pada bencana alam tersebut terdapat 147 rumah rusak berat, 85 rusak sedang dan  412 rusak ringan.

Menanggapi bencana ini Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan akan mengupayakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang merupakan bantuan bagi rumah tidak layak huni.

“Untuk korban bencana alam, bila masih bisa diperbaiki, maka akan kami upayakan untuk diperbaiki melalui program BSPS. Namun bila lokasi tersebut juga sudah tidak memungkinan untuk dibangun atau diperbaiki, maka Pemda sebaiknya mencarikan lahan untuk pembangunan rumah khusus.”, ungkap Khalawi.

Program rumah khusus merupakan salah satu program Kementerian PUPR yang diselenggarakan bagi kebutuhan khusus, termasuk korban bencana alam. Pada tahun 2017 lalu tercatat 5.047 unit rumah khusus terbangun di Indonesia yang peruntukannya bagi masyarakat nelayan, korban bencana alam, daerah terpencil, daerah perbatasan  dan pulau-pulau terluar.