Pembahasan Skema Penurunan Beban Fiskal Dana FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)melalui unit kerja di lingkungan Direktur Keuangan mengadakan rapat pembahasan skema dalam rangka penurunan beban fiskal dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Selasa – Rabu (21-22/3) di Bogor. Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama PPDPP,Budi Hartono, Direktur keuangan PPDPP, Dzikran kurniawan, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Heliantopo,dan Tenaga Ahli Kebijakan Pembiayaan Perumahan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Iskandar Saleh

Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 26 tahun 2016 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 552 tahun 2016 maka porsi dana FLPP dan bank pelaksana adalah 90 : 10 dengan bunga 5% fixed sepanjang masa angsuran dan paling lama 20 tahun.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keadilan dalam distribusi pendapatan, maka PPDPP ke depan mencoba untuk mendapatkan porsi yang ideal, karena dengan porsi yang digunakan sekarang maka negara akan menanggung beban yang lebih besar. Menurut Direktur Utama, Budi Hartono, semakin kecil porsi PPDPP maka akan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan, FLPP.