SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Pembahasan Skema Penurunan Beban Fiskal Dana FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)melalui unit kerja di lingkungan Direktur Keuangan mengadakan rapat pembahasan skema dalam rangka penurunan beban fiskal dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Selasa – Rabu (21-22/3) di Bogor. Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Utama PPDPP,Budi Hartono, Direktur keuangan PPDPP, Dzikran kurniawan, Direktur PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Heliantopo,dan Tenaga Ahli Kebijakan Pembiayaan Perumahan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Iskandar Saleh

Saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 26 tahun 2016 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 552 tahun 2016 maka porsi dana FLPP dan bank pelaksana adalah 90 : 10 dengan bunga 5% fixed sepanjang masa angsuran dan paling lama 20 tahun.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta keadilan dalam distribusi pendapatan, maka PPDPP ke depan mencoba untuk mendapatkan porsi yang ideal, karena dengan porsi yang digunakan sekarang maka negara akan menanggung beban yang lebih besar. Menurut Direktur Utama, Budi Hartono, semakin kecil porsi PPDPP maka akan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang bisa mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan, FLPP.