Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Regulator Berkomitmen Bangkitkan Properti

Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot sektor properti. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mencanangkan Program 1 Juta Rumah baik melalui  program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga (SSB), penurunan PPh final dari 5% menjadi 1%. Selain itu dukungan suplai terhadap rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa penyederhanaan perizinan lewat paket kebijakan ke-13 yang disusul dengan keluarnya PP nomor 64 tahun 2016. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR yang berhalangan hadir dalam acara Jawa Pos Property Week 2017 di Ciputra World Surabaya, Kamis (27/7).

Lana juga mengungkapkan mengenai kontribusi investasi properti terhadap produk domestik bruto (PDB). “Di negara berkembang kontribusi investasi properti terhadap PDB mencapai 20 persen. jadi investasi properti sejalan dengan PDB. Terlebih juga peran sosial dari properti juga besar,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf yang juga hadir dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa backlog perumahan Jawa Timur masih tinggi. Bahkan saat ini Jawa Timur berada dalam peringkat keempat untuk jumlah unit perumahan yang difasilitasi pemerintah. “Kita harus bekerja dalam mengatasi masalah ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono menjadi salah satu narasumber dalam talk show Jawa Pos Property Week 2017  bersama Direktur BTN, Adi Setanto, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin.

Jawa Pos Property Week 2017 ini diadakan atas kerja sama antara Jawa Pos dengan Bank BTN yang berlangsung hingga 30 Juli mendatang, diikuti oleh puluhan pengembang dan agen realestat.