SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Rekonsiliasi Penyaluran Dana KPR FLPP

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui unit kerja di lingkungan Direktur Keuangan mengadakan Rekonsiliasi Penyaluran Dana KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dengan bank pelaksana di Bangka Belitung, Rabu – Jumat (22-24/3). Pelaksanaan acara ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 21 Tahun 2015 pasal 15 yang menyatakan bahwa untuk menjamin kebenaran data posisi dana FLPP pada masing-masing Bank Pelaksana perlu dilakukan rekonsiliasi antara PPDPP dan Bank Pelaksana sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

Dalam penjelasannya, Direktur Keuangan PPDPP, Dzikran Kurniawan menyampaikan tentang rekonsiliasi data debitur, penyaluran FLPP tahun 2016, penerimaan pengembalian pokok FLPP tahun 2016, penerimaan/pembayaran tarif FLPP tahun 2016 serta konfirmasi metode perhitungan pengembalian pokok masing-masing bank tahun 2010 – 2016.

Hadir dalam rekonsiliasi tersebut, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BRI, Bank Syariah Mandiri, bank Riau Kepri, Bank Sumatera Utara Syariah, Bank Sumsel Babel, Bank Sumatera Barat, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Mayora, Bank Sumsel babel Syariah, Bank Jambi dan Bank Jawa Barat dan Banten Syariah dan perwakilan dari unit kerja di seluruh direktur PPDPP.