Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Roadshow Bantek Percepatan Realisasi KPR FLPP oleh BPD di Solo

Pemerintah melalui Direkorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), melaksanakan roadshow Bantuan Teknis (Bantek) Percepatan Realisasi KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam mendukung Program Satu Juta Rumah di Solo, Provinsi Jawa Tengah, Senin (4/9).

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti hadir dan membuka acara tersebut mengatakan “Roadshow bantek ini dilakukan dalam rangka mendorong BPD untuk meningkatkan kinerja penyaluran KPR FLPP dengan dukungan re-financing dari PT. SMF dan kami berharap rencana penyaluran KPR BPD masuk dalam rencana bisnis BPD”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di dalam acara bantek tersebut dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepahataman (MoU), antara PT. SMF dengan BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD DIY dan Perum perumnas terkait Percepatan Realisasi Kredit Pemilikan Rumah Fasiltias Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Kredit Pemilikan Rumah BPD Dalam Mendukung Program Sejuta Rumah yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

“Peran BPD belum besar. Kontribusinya baru dua persen dari penyaluran KPR. Padahal kita tahu BPD punya potensi besar yaitu lebih mengenal karakter masyarakat setempat, memiliki akses ke pemda dan masyarakat yang ada di pelosok sehinggga akan memudahkan akses masyarakat. Oleh karena itu, kita bekerjasama dengan PT. SMF dan sudah disusun SOP untuk KPR Bersubsidi”, ungkap Lana Winayanti.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan mengatakan bahwa pemerintah bersama dengan PT. SMF dan ASBANDA mengadakan pelatihan untuk BPD seluruh Indonesia. “Kendala yang dihadapi oleh BPD adalah terkait capacity building. Selama ini BPD banyak bermain di kredit multiguna untuk KPR perlu perhatian dari pemerintah”, ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti.

Di sisi lain, Direktur Utama PT. Sarana Griya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan dengan adanya MoU tersebut, SMF akan membantu seluruh BPD meningkatkan kapasitasnya. “Kita akan mengadakan pelatihan baik SOP KPR atau tenaga konstruksinya. Diharapkan dengan pelatihan ini BPD dapat menyalurkan KPR kepada masyarakat. Kalau kurang dana ada refinancing oleh SMF”, terang Ananta Wiyogo.

Selain melalui kegiatan bantek dimaksud, upaya untuk meningkatkan Program Satu Juta Rumah (PSR), ujar Lana Winayanti,  juga dilakukan melalui pemberian KPR SSB, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), pembebasan PPN untuk rumah subsidi  dan rumah tapak dan pemberian Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU).

Sementara itu, Kepala Seksi Perumahan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Suprapta yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah mencapai 18,25% dan masyarakat yang non bankable mencapai 67,2%. “Dari jumlah tersebut hanya sekitar 19,8 persen jumlah rumah tangga di Jawa Tengah yang bisa menjangkau Kredit FLPP. Oleh karena itu, kami mohon adanya optimalisasi skema pembiayaan perumahan yang dapat diakses oleh MBR non bankable”, tegas Suprapta.

Selain mengadakan Roadshow Bantek Percepatan Realisasi KPR FLPP oleh BPD di Solo, rencananya pemerintah juga akan melaksanakan roadshow yang sama di kota Medan dan Makassar.

Hadir dalam acara bantek dimaksud perwakilan dari Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya, DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kota Surakarta, Bank Jateng, Bank DIY, Bank Jatim, Bank Bali, Bank NTB, Bank NTT, Bank Kalbar, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Perum Perumnas dan lingkungan internal Direktroat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR. (Sri/Pemb Perumahan)