SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Ruang Terbuka Hijau di Indonesia Bertambah 247 Titik Berkat P2KH

Jakarta –Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan prakarsa mulia dan bentuk tanggung jawab yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR) bersama dengan pemerintah Kota/Kabupaten guna mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan delapan atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sejak dimulai tahun 2011 hingga 2016, partisipasi pemerintah daerah kabupaten/kota meningkat dari 60 menjadi 165 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu tersebut, seluruh pemda yang ikut dalam P2KH telah memiliki dokumen Masterplan Kota Hijau dan Peta Komunitas Hijau. Keterlibatan masyarakat juga didorong dengan telah terbentuknya 165 Forum Komunitas Hijau, 500 komunitas hijau dengan 4.000 penggiatnya, 200 festival dan 250 aksi pentingnya kota hijau telah dilakukan yang melibatkan kurang lebih 75.000 orang.

Melalui P2KH, Kementerian PUPR juga memberikan stimulan bagi penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kepada daerah berupa pembangunan kebun raya atau taman dimana sejak 2011 hingga 2016, sebanyak 247 RTH dengan luas total 249,2 hektar telah dibangun di berbagai daerah melalui P2KH. Tahun 2017, terdapat tambahan 9 pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti P2KH.

Program ini mendorong kepedulian terhadap isu RTH di kota terutama pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi aset tanah untuk dijadikan RTH sebagai ruang terbuka publik selain alun-alun yang sudah ada serta menjadi prakarsa berkumpulnya komunitas lingkungan hidup dan sosial untuk kota yang lebih baik.

Sebagai program stimulan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, mengawal komitmen pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti program P2KH. Dimulai dengan penyampaian surat minat dan proposal Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) dari pemda dan dilanjutkan dengan penandatangan piagam komitmen kota hijau oleh kepala daerah.

Komitmen kepala daerah sangat penting untuk menggerakkan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan komitmen kota hijau. Kedepannya, pemda diharapkan dapat mengembangkan secara mandiri berbagai peluang untuk mengawal dan meningkatkan kualitas kota hijau.

Delapan atribut kota hijau yang didorong oleh Kementerian PUPR kepada pemda melalui P2KH adalah Pertama Green Planning and Design, yakni meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan perencanaan dan perancangan kota yang ramah lingkungan. Kedua Green Open Space, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan tersedianya RTH. Ketiga Green Energy, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan pemanfaatan energi yang efisien dan ramah lingkungan.

Keempat Green Water, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pemanfaatan sumber daya air. Kelima Green Waste, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan pengelolaan sampah ramah lingkungan, salah satunya menerapkan 3 R (reduce, reuse, recycle). Keenam Green Building, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam pengembangan bangunan hemat energi. Ketujuh Green Transportation, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan penerapan sistem transportasi berkelanjutan/transportasi massal dan terakhir Green Community, meningkatkan kapasitas Pemerintah Kota/Kabupaten dalam mewujudkan peningkatan peran masyarakat sebagai komunitas hijau.

Secara substansi P2KH bersinergi dengan Indikator Kunci Performa Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) dimana sasaran untuk dicapai pada tahun 2019 yakni seluruh (100%) Kota/Kabupaten di Indonesia telah memiliki Perda Bangunan Gedung. 50% Bangunan Gedung yang ada di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia sudah memiliki IMB. Sebanyak 30% Bangunan Gedung yang ada di Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia sudah memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Sebanyak 15% Kota/Kabupaten di Indonesia sudah melakukan Pendataan Bangunan Gedung.

DJCK juga menargetkan 67 Bangunan Gedung Negara yang diarahkan menjadi Bangunan Gedung Hijau. Sebanyak 50% Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia terlayani oleh Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Penambahan luasan RTH di seluruh Indonesia menjadi 14% dan mendorong revitalisasi kawasan pusaka menjadi World Heritage di 2 Kota Pusaka dan National Heritage di 9 Kota Pusaka.(*)