Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Forum Markplus : Rumah Layak Hunian, Capaian dan Kendala

Markplus, lembaga pemasaran yang berpusat di Philip Kotler Casablanca, Jakarta Selatan mengadakan forum yang mempertemukan semua pelaku di bidang perumahan dalam mencari solusi permasalahan yang muncul dengan mengangkat tema, “Rumah Layak Huni:Capaian dan Kendala” pada hari Selasa (5/9).

Tampil sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut Edward Kusma, Direktur Vida Bekasi, Ignatius Untung, GM Rumah 123.com, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) serta Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti.

Dalam kesempatan tersebut, Lana Winayanti menjelaskan tentang landasan hukum pembiayaan perumahan. Diantaranya UUD 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki rumah yang layak. Selain itu, Bung Hatta sebagai Bapak Perumahan Indonesia juga telah merintis dengan mengadakan Kongres Perumahan pertama kali di Bandung tahun 1950. Selain itu juga Indonesia sudah memiliki UU No.1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman serta UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta UU No. 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Saat ini Indonesia masih menghadapi kendala backlog perumahan 11.4 juta tahun 2015. Tahun 2017, pemerintah menganggarkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesr Rp3,1 triliun untuk 40 ribu unit rumah. Selisih Suku Bunga (SSB) sebesar 239 ribu unit dan Subsidi Bantuan Uang Muka sebanyak 278 ribu unit.

Budi Hartono yang turut tampil sebagai narasumber menjelaskan tentang bantuan pemerintah melalui Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur seperti memiliki KTP, belum memiliki rumah, belum pernah menerima bantuan perumahan dari pemerintah, memiliki NPWP, memiliki e-KTP dan memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah susun.

Selain itu BUdi juga menjelaskan tentang PPDPP sebagai unit organisasi non eselon  yang merupakan unsur pendukunh pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan.

Sementara itu Edward Kusma menyampaikan bahwa tantangan yang ada di bidang perumahan saat ini adalah bagaimana pemerintah bisa mengatasi masalah lahan yang sudah terbatas dan mahal.

Turut hadir mendampingi Direktur Utama PPDPP, Direktur Layanan PPDPP, Saraswati.