Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Rusunawa Bisa Menjadi Pilihan Hunian Generasi Millenial

Denpasar – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terus menambah pasokan unit rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Bagi MBR dengan penghasilan maksimal Rp 7 juta dapat menikmati rusun subsidi dan untuk rumah tapak maksimal penghasilan MBR yang mendapatkan KPR Subsidi adalah Rp 4 juta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono program subsidi rumah bagi MBR merupakan upaya mewujudkan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada pada 29 April 2015 silam di Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.
Sementara itu Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan Rusunawa bisa menjadi pilihan tempat tinggal bagi para pekerja generasi millenial. Mekanismenya Pemerintah Daerah menyediakan lahan dan mengajukan usulan pembangunan Rusun kepada Kementerian PUPR.
“Kalau masih single bisa memilih tipe studio, bila sudah berkeluarga bisa memiliki tipe 36. Harga sewanya relatif terjangkau dengan kualitas cukup baik. Nanti bila penghasilan semakin meningkat bisa mengangsur membeli apartemen/rumah tapak,” jelasnya usai Peresmian Rusunawa bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Denpasar, Bali yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, 10/3.
Hunian vertikal menjadi pilihan karena generasi milenial lebih memilih tinggal di kawasan perkotaan, sementara ketersediaan tanah semakin terbatas. Hunian vertikal juga mengurangi laju konversi lahan perdesaan menjadi perkotaan.
Rusunawa tersebut dibangun Kementerian PUPR dengan anggaran tahun 2017 sebesar  Rp14 miliar. Bangunan tersebut memiliki 3 lantai dengan 47 unit, serta telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti sambungan listrik dan sarana air bersih meubelair, tempat parkir dan Prasarana dan Sarana Umum (PSU).
“Kalau di lokasi lain bisa dibangun 4 lantai, namun karena aturan di Bali, kita hanya bisa membangun unit Rusun 3 lantai. Untuk harga sewanya nanti akan ditentukan oleh pihak pengelola,” jelas Khalawi.
Selain Rusunawa ASN, Kementerian PUPR juga membangun Rusunawa bagi pekerja, mahasiswa, pondok pesantren, nelayan dan anggota TNI dan Polri. Pada 2017, proyek pembangunan Rusun Kementerian PUPR mendekati target yang dicanangkan. Dari total yang direncanakan sebanyak 13.253 rusun di seluruh Indonesia, berhasil dibangun keseluruhan 13.251 unit. Adapun, pada tahun 2018 ini Kementerian PUPR menargetkan pembangunan sebanyak 13.405 unit rusun. (*)

Biro Komunikasi Publik _ Komunikasi Publik, Ditjen Penyediaan Perumahan
Kementerian PUPR