Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Rusunawa Nelayan di Lombok Timur Siap Diresmikan

Lombok Timur- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan segera meresmikan Rumah Susun Sewa untuk nelayan atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) (28/4). Program pembangunan rusunawa yang dikhususkan bagi nelayan atau MBR di pesisir labuhan lombok dengan harapan agar masyarakat nelayan bisa menempati rumah layak huni dan dekat dengan tempat para nelayan beraktifitas karena sebagian besar mata pencarian masyarakat yang tinggal di pesisir adalah nelayan dan masih berstatus masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada umumnya para nelayan tinggal dirumah tapak tapi kali ini kita bangunkan rusun sewa, sebelum menempati rusun tersebut, diberikan sosialisasi tata cara dan pemahaman tinggal di rumah susun sehingga mereka paham tentang benda dan barang milik bersama serta harus menjaga dan merawat aset pemerintah ini dengan baik. “Mulai dari cara menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran, cara pemeliharaan rusun, tata cara membuang sampah dan hemat listrik dan juga menghemat air nanti akan kita beri sosialisasi terlebih dahulu,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin saat meninjau rusunawa nelayan di Dermaga Khayangan.

Syarif menjelaskan Rusunawa dilantai dasar ini sudah ada tersedia unit untuk disabilitas, jika di unit lain terdapat 2 kamar mandi maka untuk unit khusus ini ada 1 kamar mandi dan luas rumahnya lebih besar. Rusun yang dialokasikan sebanyak 114 unit yang terdiri dari 5 lantai ini sudah difasilitasi dengan meubelair, listrik dan air. Dari 114 unit yang dialokasikan, 61 unit yang sudah terhuni oleh nelayan atau MBR di pesisir labuhan lombok.

Lebih lanjut Syarif menyatakan segera dibuat surat keputusan dari Pemda setempat untuk menentukan biaya sewanya. Pengelola juga harus selektif dalam menempatkan calon penghuni, jika penghuni sudah berkeluarga diusahakan ditempatkan dilantai dasar saja untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika istrinya sedang hamil atau sudah memiliki anak balita.

Pemanfaatan ruang publik yang tersedia di rusun ini juga harus disepakati bersama bahwa ruangan tersebut bisa digunakan oleh semua penghuni, jadi pengelolanya harus dikelola dengan baik.

Rusunawa nelayan ini sangat diminati sekali oleh para nelayan karena harga sewanya jauh lebih murah dibandingkan dengan harus kontrak rumah. “Setiap lantainya pun harga sewanya berbeda semakin tinggi unitnya maka harganya semakin murah, harga sewanya antara Rp100.000-Rp.150.000,” terang Kepala Satker Provinsi NTB Wahyu Kusno Ali Swadono.

Penghuni rusun nelayan ini sangat antusias dan senang bisa tinggal dirusun. Mereka sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang sudah membangun rusun ini. Novi salah satu penghuni rusun sangat senang tinggal di rusunawa karena biaya sewa tidak mahal dan juga rusun ini sudah dilengkapi meubelair, listrik dan air.(Nilam/Depi/ Kompu Penyediaan Perumahan)