SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Saatnya Wong Cilik Mudah Miliki Rumah

Bank BTN Tbk merilis produk baru KPR BTN Mikro (24/2), yang diharapkan bisa menjawab kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari sisi sektor informal. Dimana jumlah penduduk dengan pendapatan tidak tetap ini masih ada sekitar 6,5 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Produk ini membidik wong cilik dengan penghasilan rata-rata Rp 1,8 juta hingga Rp 2,8 juta per bulan. Segmen ini masih belum tersentuh oleh perbankan dari sisi pembiayaan perumahan dari pemerintah yang sudah ada saat ini yaitu Kredit Pemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). karena sejauh ini, penerima manfaat dari KPR FLPP masih masyarakat yang berpenghasilan tetap maksimal Rp 4 juta untuk rumah tapak dan Rp 7 juta untuk rumah susun.

Menurut Direktur Utama Bank BTN Tbk, Maryono, produk ini murni dari inisiatif Bank BTN untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat kecil. Produk ini menawarkan bunga &,99 fixed per tahun, dengan angsuran yang ringan, dengan sistem pembayaran mingguan bahkan harian dengan uang muka yang ringan juga. Selain pembelian rumah baru, produk ini juga untuk pembelian rumah second, pembelian kavling, pembangunan rumah di atas lahan yang sudah dimiliki serta perbaikan atau renovasi rumah.

Untuk pembelian rumah pertama, uang muka sebesar 1%, sedangkan untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah diwajibkan minimal 10%. Uang muka tersebut dapat mencairkan KPR Mikro dengan platfon Rp75 juta.

Masyarakat yang disasar adalah Anggota dari Asosiasi Pedagang Mis Baso, nelayan, petani, pengrajin dan pekerja sektor informal. “Yang mereka tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi serta merupakan binaan kementerian Koperasi dan UKM dengan penilaian baik. Selain itu, mereka juga sudah harus menjalani usahanya selama 1 tahun serta mendapat rekomendasi dari komunitas dan koperasi yang memayunginya. Selain itu penerima juga sudah memiliki tabungan di BTN minimal selama 3 bulan dan nomilanya setara dengan cicilan mereka.

Sementara itu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan kemudahan akses pembiayaan bagi pekerja informal telah mengeluarkan Permen PUPR no 26 tahun 2016 tentang kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi MBR. Permen itu membuka kesempatan bagi MBR yang bekerja di sektor informal untuk mendapatkan KPR FLPP yang sebelumnya hanya untuk pekerja formal.