Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

“SEGUDANG” INOVASI PPDPP DALAM TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENDUKUNG PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Kemudahan untuk mengakses pembiayaan perumahan merupakan harapan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa mewujudkan kebutuhan papan mereka.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berupaya untuk merespon harapan masyarakat tersebut dalam berbagai terobosan. Salah satu yang dilakukan yakni mengembangkan sistem informasi manajemen pada Pusat Pengelola Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP).
Tahun ini, 11 inovasi terkait sistem informasi manajemen dilakukan yakni pengembangan website, sistem e-FLPP, sistem e-monev, dashboard FLPP, dashboard internal, FLPP Checking, berita online perumahan, e-Bulletin, sistem Database Internal PPDPP, sistem host to host, dan cloud server PPDPP.
Direktur Operasi PPDPP Kementerian PUPR Nostra Tarigan menyampaikan bahwa sistem TI sangat perlu dikembangkan dan diterapkan guna menunjang kelancaran dan kemudahan proses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami menyiapkan sistem TI yang diharapkan mampu menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Website ppdpp.id misalnya, merupakan salah satu terobosan yang dikembangkan agar masyarakat bisa mengakses informasi dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dari mana pun dan kapan pun mereka perlukan. Website yang telah diluncurkan pada 8 April 2016 dirancang sedemikian rupa dengan berbagai fitur untuk menampilkan data dan informasi strategis dan up to date kepada stakeholders.
Berdasarkan statistik pengunjung website PPDPP tercatat sudah dikunjungi sebanyak 21.835 pengunjung.

Terobosan lain yang dikembangkan PPDPP yakni sistem e-FLPP. Sistem ini telah diluncurkan Menteri PUPR pada 3 Agustus 2016 dan saat ini sedang dilakukan sertifikasi keamanan sistem melalui Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Nostra mengatakan sistem e-FLPP sudah digunakan oleh 9 bank umum nasional yang telah melakukan kerja sama operasional dengan PPDPP dengan 18 BPD telah melakukan uji coba penggunaan sistem tersebut.”Sistem e-FLPP memungkinkan dilakukannya otomatisasi proses yang selama ini dilakukan manual menjadi tersistem. Sistem ini mempercepat proses pengujian data calon debitur KPR – FLPP yang disampaikan bank pelaksana dalam hanya hitungan menit,” katanya.

Ia menggambarkan selama ini ribuan data calon debitur KPR –FLPP dari bank pelaksana biasanya diverifikasi secara manual dan memakan waktu yang lama. “Dengan sistem ini 5.000 data bisa diverifikasi dalam waktu lebih kurang 55 menit atau maksimal dua jam,” katanya.
Sistem ini juga menurut Nostra banyak kelebihan karena meminimalisasi kesalahan input yang sering terjadi karena “human error”.
“Bagi masyarakat ini mempercepat proses pencairan dana FLPP sehingga mereka bisa segera memanfaatkannya,” katanya.
Namun ia menekankan, sebanyak 23 kolom data calon debitur dalam sistem e-FLPP harus diisi dengan lengkap dan benar agar bisa diproses dengan baik oleh sistem, dan tidak ada penolakan secara otomatis oleh sistem.

Kementerian PUPR tidak berhenti sampai di situ, melalui PPDPP dikembangkan sistem e-monev yang merupakan sistem untuk pemantauan dan evaluasi. Sistem tersebut saat ini sedang diuji coba oleh Divisi Pemantauan dan Evaluasi, untuk merekam data secara online dari lapangan.
Sedangkan dashboard FLPP dikembangkan untuk menyajikan data debitur FLPP dari 2010 hingga posisi terakhir. Data disajikan dalam bentuk tabel, map, dan grafik yang dinamis.

Dashboard internal tak ketinggalan juga dikembangkan untuk melayani kebutuhan informasi bagi pimpinan terkait permohonan pencairan, realisasi anggaran, data pengembalian pokok, dan data PNBP.
“Kami juga mengembangkan sistem FLPP Checking yang dirancang khusus untuk mengecek apakah calon debitur sudah pernah menerima dana FLPP atau belum,” kata Nostra. Masyarakat/calon debitur cukup memasukan NIK ke dalam sistem tersebut untuk mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan bantuan FLPP atau belum. Namun sistem ini belum digunakan karena masih dikaji dari aspek hukumnya.
PPDPP juga mengembangkan e-bulletin perumahan yang hadir dengan tampilan dinamis dan menyajikan informasi seputar PPDPP dan informasi lain yang terkait.

Selain itu PPDPP juga mengembangkan sistem pencarian berita online perumahan berupa koran digital dengan menggunakan kata kunci “FLPP”, “rumah murah”, “tapera”, dan “sejuta rumah”.

Dari semua terobosan yang dilakukan, Nostra menjelaskan pentingnya untuk memelihara basis data dan server PPDPP, tidak hanya database FLPP tetapi juga semua data/dokumen lainnya yang ada di PPDPP. Oleh karena itu pengembangan database PPDPP merupakan agenda yang juga sangat penting untuk dikembangkan ke depan. “Sistem database PPDPP saat ini dirancang dengan mengacu pada standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk mengelola data dan dokumen digital yang akan disimpan dalam server PPDPP termasuk manajemen aksesnya,” kata Nostra.

Kemudian dalam perkembangannya sistem host to host juga sedang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan dana pembiayaan perumahan. Sistem tersebut dikembangkan untuk menyinkronkan data debitur yang ada pada bank pelaksana dengan data yang ada di PPDPP. “Sistem ini akan menjadi sarana pertukaran data secara otomatis antara kami dengan bank pelaksana sehingga tidak ada perbedaan data akibat salah input ataupun sebab lainnya. Sistem ini juga dapat digunakan untuk memonitor pengembalian dana per debitur,” katanya.

Nostra menambahkan terkait manajemen file digital juga dikembangkan dengan menggunakan sistem cloud server PPDPP sehingga data dan dokumen digital PPDPP dapat diakses melalui komputer maupun gadget dengan fleksibilitas yang tinggi.

Ke depan PPDPP akan terus berinovasi mengembangkan teknologi informasi dalam mendukung program FLPP. Beberapa yang akan dikembangkan pada tahun 2017 di antaranya sistem e-supply dan e-demand yang akan diintegrasikan dengan sistem e-FLPP dan e-Monev yang telah lebih dahulu dikembangkan.

E-supply merupakan sistem untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi suplai rumah FLPP yang sudah/sedang dibangun oleh pengembang. Sedangkan e-demand merupakan sistem untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi demand rumah FLPP dari bank pelaksana yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan e-supply. Dengan demikian harapannya antara data housing supply dan housing demand dapat diintegrasikan di dalam satu sistem.
“Penggunaan sistem TI penuh dengan tantangan karena ini memerlukan konsistensi dan kedisiplinan yang tinggi. Kita sekaligus berjuang untuk mengubah mindset dan tradisi lama agar kinerja institusi bisa menjadi lebih efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dana pembiayaan perumahan dari pemerintah dengan mudah dan cepat,” kata Nostra.
***