SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Sekjen PUPR: Penguatan Branding Harus Diiringi dengan Berbagai Pembenahan Internal

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangun dan penyedia infrastruktur negeri, terus berusaha membangun berbagai proyek infrastruktur yang ditujukan bagi kepentingan masyarat umum. Beragam infastruktur mulai dari jalan, jembatan, waduk, hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti rumah khusus (Rusus) dan  rumah susun (Rusun), Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan beragam infrastruktur lain terus dihadirkan.

Tidak hanya menjalankan proyek pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR juga menyediakan berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat Indonesia. Tentunya program tersebut masih dalam koridor pembangunan infrastruktur, seperti program pembiayaan perumahan, program pengentasan kawasan kumuh, hingga program renovasi rumah tidak layak huni melalui Bantuan Simultan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Dalam beberapa tahun belakangan ini kita sudah berhasil membangun jalan tol sepanjang 176 kilometer yang sudah beroperasi, dengan target membangun jalan tol sepanjang 1000 kilometer hingga 2019. Namun di satu sisi, apakah publik sudah mengetahui kinerja Kementerian PUPR?”tutur Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat memberi pemaparan singkat dalam acara “Focus Group Disscusion (FGD) Penyusunan Strategi Pedoman Branding Kementerian PUPR”, di Jakarta, Selasa (10/07).

Untuk itulah, menurut Anita, persepsi masyarakat mengenai Kementerian PUPR perlu terus dibangun agar tercipta pemahaman yang benar mengenai Kementerian PUPR, terutama mengenai kinerja Kementerian.

Anita lebih lanjut memaparkan, saat ini memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh  Kementerian PUPR dan membutuhkan kerja keras untuk menyelesaikannya. Berbagai tantangan itu antara lain. potensi sumber daya air yang belum terkelola secara maksimal, begitu pun dengan cakupan layanan air minum perpipaan dan cakupan layanan air limbah. Selain itu masalah drainase perkotaan di beberapa daerah juga masih memprihatinkan.

“Untuk perumahan, akses agar masyarakat  berpenghasilan  rendah lebih mudah untuk memiliki hunian masih perlu ditingkatkan, selain itu, untuk bendungan kita memiliki target untuk membangun 65 bendungan hingga 2019. Masih banyak yang harus kita selesaikan. Namun,  perlu juga untuk di ketahui publik, bahwa Kementerian PUPR berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target,” kata Anita.

Menurut Anita, untuk itulah branding diperlukan. Anita menegaskan, penting untuk memastikan kinerja positif Kementerian PUPR dapat dipersepsikan dengan baik oleh masyarakat. Anita  juga menegaskan, untuk meningkatkan kepercayaan, peningkatan branding juga harus diiringi dengan berbagai pembenahan dari internal Kementerian PUPR yang mendukung penguatan branding.

“Branding harus sesuai dengan jangkauan pencapaian. Harus sesuai fakta, tidak boleh tidak jujur. Branding juga jangan sampai keliru dengan persepsi masyarakat,” kata Anita.

Dengan adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap kinerja Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur tentunya akan berjalan lebih mudah dan pemanfaatnnya akan lebih maksimal. Contoh saja, soal pembebasan lahan untuk jalan, mungkin tidak akan terlalu rumit untuk dilaksanakan bila persepsi positif masyarakat mengenai Kementerian PUPR sudah tercipta dengan baik.

Acara “Focus Group Disscusion (FGD) Penyusunan Strategi Pedoman Branding Kementerian PUPR” akan berlangsung selama dua hari, yaitu antara 10-11 Juli 2017. Acara salah satunya diisi oleh pakar komunikasi Dr Hery Margono, yang membawakan presentasi dengan tema “The Power of Branding”. FGD penyusunan pedoman branding juga membahas materi  sinergi media  sosial dan brand journalism yang bermanfaat untuk membangun persepsi positif publik.