Sharing Session Evaluasi Dan Monitoring Penyaluran FLPP Dalam Mendukung Pemenuhan Rumah Bagi MBR di Kota Bengkulu

Melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan evaluasi dan monitoring bersama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Kota Bengkulu, LPDPP menggelar sharing session bersama dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja penyalur KPR FLPP Sejahtera pada hari Jumat (9/8/2019). Bertempat di Hotel Grage Horison Bengkulu, sharing session ini bertema Monitoring Kinerja Penyaluran Dana Bergulir FLPP dalam Mendukung Pemenuhan Rumah bagi MBR.

Hadir dalam kegiatan tersebut selaku narasumber, staf Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Hendro Nugroho; dan Sekretaris Perusahaan selaku perwakilan Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Bonai Subiakto. Dari pihak LPDPP hadir sebagai narasumber, Dewan Pengawas LPDPP, Achmad Saeffudin; didampingi jajaran Direksi LPDPP, diantaranya Plt Direktur Utama LPDPP, Monhilal; bersama dengan Direktur Keuangan LPDPP, Arief Rahman Hakim; yang didampingi pula oleh Kepala Divisi Tata Laksana Keuangan LPDPP, Acmad Purwo Hardjanto.

Sedangkan mitra kerja LPDPP lainnya yang ikut hadir diantaranya Plt. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bengkulu; Perwakilan DPD REI Bengkulu; Ketua beserta Anggota APERSI; Ketua Umum beserta anggota HIMPERRA; Perwakilan Bank BTN Kantor Cabang Bengkulu; Perwakilan Bank BNI Kantor Cabang Bengkulu; Perwakilan Bank Mandiri Kantor Cabang Bengkulu; dan Perwakilan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Dalam sambutan dan arahannya, Plt. Direktur Utama LPDPP menyampaikan bahwa  Evaluasi dari program sejuta rumah ini merupakan tugas dari Pemerintah, termasuk  dalam memonitoring ketidaktepatan sasaran dan kendala yang muncul di lapangan guna mengoptimalisasi program sejuta rumah ini. Peran para stakeholder termasuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Pelaksana, Pengembang melalui asosiasinya, dan masyarakat pun diharapkan dapat saling bekerjasama untuk menyukseskan program ini. Untuk itu diharapkan Pemda dan para asosiasi dapat menyampaikan kendala yang muncul di lapangan terkait realisasi kota bengkulu.

Usai sambutan Plt. Direktur Utama, Direktur Keuangan LPDPP dalam paparannya juga menyampaikan hingga Agustus 2019 sebanyak 51,679 unit Rp 4,97 Triliun bantuan pembiayaan perumahan sudah terealisasikan. Terhadap target sudah lebih dari 70% dana FLPP tersalurkan kepada masyarakat MBR. Dengan adanya Permen PUPR terkait peraturan harga rumah baru tahun 2019, diharapkan target 2019 ini bisa mencapai 70 ribu unit dengan total dana yang disalurkan mencapai 7,1 Triliun.

Sementara, pihak dari DJKN Kementerian Keuangan, dalam paparannya sampaikan bahwa LPDPP jika dibandingkan dengan BLU lainnya, merupakan BLU dengan anggaran terbesar untuk penyaluran FLPP. Berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan pada hari sebelumnya terkait penyaluran KPR FLPP, dapat dikatakan baik. Namun DJKN kembali mengingatkan terkait peran pemerintah daerah untuk dapat menyediakan bantuan sarana prasarana umum dan listrik, serta percepatan perizinan dan sertifikasi lahan, dikarenakan hal tersebut merupakan kunci kesuksesan program FLPP.

Terhadap program KPR FLPP ini, PT. SMF, selaku mitra kerja dalam paparannya sampaikan untuk selalu mendukung dan mengikuti ketentuan yang ada dalam mensukseskan capaian program sejuta rumah.

Adapun para perwakilan asosiasi daerah selaku mitra kerja dalam kegiatan sharing session ini juga mendukung paparan yang disampaikan dari pemerintah pusat. Seperti dari perwakilan DPP APERSI Bengkulu, DPP REI Bengkulu, maupun DPP HIMPERA Bengkulu, siap bersinergi terhadap penyaluran FLPP dan mengusulkan untuk mempertimbangkan penambahan kuota penyaluran pada tahun depan. Sebelumnya para asosiasi juga telah sepakat untuk segera melakukan kajian dan mencari solusi dengan pemda setempat terhadap permasalahan internal yang terjadi di Bengkulu, yaitu perihal izin mendirikan bangunan terhadap lahan potensi banjir maupun persyaratan lainnya.

Di sisi lain, para pengembang juga menyampaikan harapannya terhadap bank pelaksana untuk dapat mempermudah persyaratan pada verifikasi calon nasabah, dikarenakan pada dasarnya minat MBR di Bengkulu untuk mencari rumah sangat besar, namun terkendala pada kebutuhan administrasi. Hal tersebut dikarenakan calon debitur bekerja swasta maupun wirausaha, atau non fix income.

Dari pihak Bank Pelaksana melaporkan, Bank BTN Kantor Cabang Bengkulu,Yudhistira, telah mencatat hingga saat ini telah lebih dari 120 developer terdaftar di bank BTN. Yudhistira sampaikan bahwa hal tersebut membuktikan adanya potensi dan respon positif para pengembang mendukung program penyaluran KPR FLPP ini. Sementara dari pihak Bank Pembangunan Daerah, Sumselbabel, Meisy, juga sampaikan bahwa pihaknya telah melakukan Mou dengan developer, pemda, dan TNI Polri, terkait bantuan sebanyak 3.000 unit rumah subsidi, dan saat ini dalam proses pengajuan 1.000 rumah.

Dewan Pengawas LPDPP, Achmad Saefuddin, dalam akhir sharing session kembali mengingatkan khususnya kepada pemda setempat untuk dapat selalu berperan aktif “Diharapkan memiliki inovasi dan pro-aktif, sehingga capaian daerah dapat meningkat” pungkas Saefuddin.