SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Sharing Session Terkait Dengan Tata Kelola SDM BLU

Divisi SDM unit kerja Direktur Umum dan Hukum mengadakan sharing session bersama Subbag Kepegawaian Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR dan PK-BLU Kementerian Keuangan pada hari Jumat (13/10) di Hotel Veranda Jakarta.

Dalam sambutan pembukaannya, Direktur Umum dan Hukum, Rahmat Hidayat yang didampingi oleh Kadiv SDM, Dede Solihin menyampaikan bahwa setiap perwakilan dari setiap unit kerja harus mampu memanfaatkan momen ini dengan sebaiknya. Menggali semua informasi terkait dengan SDM, hak dan kewajiban serta hal-hal lain terkait dengan kepegawaian. “Harus ada harapan dalam jenjang karir SDM, sehingga ada motivasi dalam bekerja. Reward dan punishment harus seimbang,” ujarnya.

Hadir sebagai narasumber Kasubag Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Ita Kurniasih dan Kasubdit Standarisasi Pegawai BLU, PK BLU Kementerian Keuangan, M. Saibani. Dalam  paparannya, Ita menyampaikan bahwa fungsi dan tugas PPDPP telah diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 5 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian PUPR. “Dengan adanya permen ini sudah menjadi dasar bahwa PPDPP telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri PUPR. Berdasarkan perubahan permen yang terjadi apapun tindakan yang dilakukan oleh PPDPP harus sepengetahuan dari Dirjen Pembiayaan Perumahan,” ujar Ita menjelaskan.

Sehingga semua yang menyangkut SDM pun semuanya harus dikoordinasikan dengan Ditjen Pembiayaan Perumahan dan mengikuti alur yang ada. “Namun aturan yang ada ini tidak menutup kreatifitas yang ada,” ujarnya.