SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Mendorong Industri Properti

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyelenggarakan Sarasehan Pelaku Usaha Properti Nasional 2017 dan Rapat kerja Nasional Bidang properti. Kegiatan ini dalam rangka menyikapi perkembangan industri properti nasional dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup berat akibat perlambatan ekonomi, Selasa (11/4) di Hotel Borobudur, Jakarta. Tema yang diangkat adalah Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Mendorong Industri Properti.

Menurut Plt. Wakil Ketua Umum Bidang Properti Kadin, terbitnya tiga kebijakan pemerintah terkait properti yakni program sejuta rumah, tax amnesty dan paket kebijakan ekonomi telah memberikan harapan bagi para pelaku usaha di sektor properti, karena kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional dan pertumbuhan investasi swasta khususnya di sektor properti. Tetapi dalam hal ini implementasinya belum mampu membangkitkan kembali industri properti nasional dan ada indikasi kebijakan yang telah diterbitkan belum bersinergi atau kurang didukung oleh kebijakan di lintas kementerian/lembaga.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono, tampil sebagai salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Properti. Dalam paparannya, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam menyukseskan program perumahan yang merupakan amanah UUD 1945 pasal 28H, bahwa setiap orang, keluarga, rumah tangga Indonesia berhak menempati rumah yang layak huni.

Dari sisi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah telah menyediakan Rp 9,7 triliun di tahun 2017 untuk 120 ribu unit rumah. Di sisi lain pemerintah juga menyediakan uang muka Rp 4 juta, angsuran murah dengan KPR FLPP. Sedangkan dari sisi yang lain pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden, surat edaran dan paket kebijakan sehingga prosedur dan pembiayaan perumahan dapat lebih efisien. “Situasi dan kondisi relatif lebih aman dan kondusif sehingga memungkinkan pebisnis dan pengembang dapat membangun dengan aman dan baik,” ujarnya menjelaskan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Layanan PPDPP, asosiasi perumahan dan para CEO perusahaan properti.