Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Mendorong Industri Properti

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyelenggarakan Sarasehan Pelaku Usaha Properti Nasional 2017 dan Rapat kerja Nasional Bidang properti. Kegiatan ini dalam rangka menyikapi perkembangan industri properti nasional dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menghadapi tantangan yang cukup berat akibat perlambatan ekonomi, Selasa (11/4) di Hotel Borobudur, Jakarta. Tema yang diangkat adalah Sinergitas Pemerintah dan Pelaku Usaha untuk Mendorong Industri Properti.

Menurut Plt. Wakil Ketua Umum Bidang Properti Kadin, terbitnya tiga kebijakan pemerintah terkait properti yakni program sejuta rumah, tax amnesty dan paket kebijakan ekonomi telah memberikan harapan bagi para pelaku usaha di sektor properti, karena kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi nasional dan pertumbuhan investasi swasta khususnya di sektor properti. Tetapi dalam hal ini implementasinya belum mampu membangkitkan kembali industri properti nasional dan ada indikasi kebijakan yang telah diterbitkan belum bersinergi atau kurang didukung oleh kebijakan di lintas kementerian/lembaga.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Budi Hartono, tampil sebagai salah satu pembicara dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Properti. Dalam paparannya, Budi menyampaikan bahwa pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam menyukseskan program perumahan yang merupakan amanah UUD 1945 pasal 28H, bahwa setiap orang, keluarga, rumah tangga Indonesia berhak menempati rumah yang layak huni.

Dari sisi pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah telah menyediakan Rp 9,7 triliun di tahun 2017 untuk 120 ribu unit rumah. Di sisi lain pemerintah juga menyediakan uang muka Rp 4 juta, angsuran murah dengan KPR FLPP. Sedangkan dari sisi yang lain pemerintah telah menyiapkan peraturan presiden, surat edaran dan paket kebijakan sehingga prosedur dan pembiayaan perumahan dapat lebih efisien. “Situasi dan kondisi relatif lebih aman dan kondusif sehingga memungkinkan pebisnis dan pengembang dapat membangun dengan aman dan baik,” ujarnya menjelaskan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Layanan PPDPP, asosiasi perumahan dan para CEO perusahaan properti.