Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Sistem Pembiayaan Perumahan yang Efisien Bantu MBR Miliki Rumah

Jakarta – Sistem Pembiayaan Perumahan di Indonesia saat ini belum efisien. “Padahal sistem pembiayaan perumahan yang efisien dapat membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah”, demikian keterangan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya, Maurin Sitorus dalam acara Peluncuran dan Bedah Buku “Menggagas Sistem Pembiayaan Perumahan Yang Efisien”, di Jakarta, Kamis (10/11).

Selanjutnya Dirjen Pembiayaan Perumahan, mengatakan bahwa persoalan perumahan merupakan masalah yang serius. “Persoalan ini harus ditangani bersama antara pemerintah pusat, pamerintah daerah dan masyarakat itu sendiri”, ujar Maurin Sitorus. Meskipun begitu, pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah perumahan yaitu dengan mengalokasikan dana perumahan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

“Selain mengalokasikan anggaran perumahan dari APBN, perlu juga menggerakan dana di luar APBN. Hal ini dikarenakan dana APBN tidak mencukupi untuk perumahan”, tutur Maurin Sitorus.

Di sisi lain, penulis buku “Menggagas Sistem Pembiayaan Perumahan Yang Efisien”, Erica Soeroto, mengatakan bahwa ada tiga ciri sistem pembiayaan perumahan yang efisien. Pertama, pasar primer perumahan harus banyak. “ Ini artinya penyalur KPR harus banyak bukan hanya lembaga keuangan perbankan saja dan KPR harus rendah risiko”, ujar Erica Soeroto.

Ciri kedua, Dana Jangka Panjang senantiasa tersedia dan mudah diakses dan ciri ketiga yaitu, Sistem Keuangan dan Makroekonomi kuat dan stabil, terang Erica Soeroto.

Referensi mengenai buku “Menggagas Sistem Pembiayaan Perumahan Yang Efisien” ini bisa dibaca dalam Buletin Griya Sejahtera edisi 3 yang merupakan buletin dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). (Pembiayaan Perumahan)