Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

SKIM SSB Bisa Dijalankan Lebih Dulu Dari KPR Sejahtera FLPP

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KementerianPUPR), Maurin Sitorus mengatakan bahwa Skim Subsidi Selisih Bunga (SSB) dapat dijalankan terlebih dahulu daripada KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan dalam acara Rapat Kerja Internal Direktorat Pembiayaan Perumahan Tahun 2017 di Ruang Rapat Prambanan, Jakarta, Senin (16/1).

Lebih lanjut Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan menyebutkan alasan mengapa Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu. “Mengapa Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu karena penerbitan DIPA KPR Sejahtera FLPP lebih lama daripada SSB. Untuk konversi dari KPR Sejahtera FLPP ke skim SSB sudah dirapatkan di kantor Wakil Presiden. Berdasarkan arahan dari Wakil Presiden, konversi ini didasarkan pada UU APBNP”, jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Berdasarkan keterangan tersebut, Maurin Sitorus mengatakan bahwa Skim SSB sekarang sudah jalan dan masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan bantuan pembiayaan perumahan melalui Skim SSB. “Meskipun Skim SSB bisa dijalankan lebih dahulu tetapi kalau bisa sedapat mungkin KPR Sejahtera FLPP bisa mengurangi SSB. Hal ini untuk mengurangi beban Fiskal”, tegas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, mengajak seluruh Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan Bapertarum-PNS untuk mendukung Program Sejuta Rumah. “Kita harus mendukung program sejuta rumah dan harus tetap optimis. Program Sejuta Rumah merupakan bagian dari Program Strategis Nasional yang dapat mengurangi kesenjangan infrastruktur secara efektif untuk masyarakat”, ungkap Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus.