SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Sosialisasi dan Pendampingan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan PPDPP

Satuan Pengawas Internal (SPI) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah  (SPIP) pada hari Senin – Selasa, tanggal 24-25 September di Hotel Veranda, Jakarta yang diikuti Kepala Divisi, Plt. Kepala Divisi dan staf dari seluruh unit kerja di lingkungan PPDPP. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi oleh seluruh Direktur di lingkungan PPDPP serta narasumber  YMN. Wahyu Sanjaya, Tim Satgas SPIP, BPKP Pusat dan Marigan Silalahi, Tim Satgas SPIP, BPKP Pusat.

Dalam sambutannya, Budi Hartono menyampaikan agar seluruh jajaran di lingkungan PPDPP dapat mengikuti kegiatan dengan baik agar bisa dilaksanakan secara efektif, memahami dan lancar dalam pelaksanaanya.

SPIP merupakan suatu sistem yang wajib diiplementasikan agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif, efisien dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam laporannya, Kepala SPI, Ismail mengatakan bahwa PPDPP sebagai salah satu satker Kementerian PUPR berkewajiban menjalankan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Permen PUPR nomor 20 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PUPR.

Di hari pertama kegiatan sosialisasi, narasumber  memaparkan tentang Strategi Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPDPP, evaluasi pengendalian, dan penilaian risiko. Sedangkan pada hari ke-2 kegiatan disii dengan penilaian lingkungan pengendalian (CEE) dan penyampaian materi lanjutan.

Dalam penutupan kegiatan Kepala SPI menyampaikan bahwa penyelenggaraan SPIP di lingkungan PPDPP masih akan diagendakan kembali pada bulan-bulan mendatang. Kepala SPI berharap agar setiap divisi mengindentifikasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di divisinya untuk selanjutnya dilakukan penilaian risiko terhadap seluruh kegiatan tersebut. “Setiap divisi diminta untuk membuat penilaian risiko atas salah satu kegiatan utamanya dan hasilnya disampaikan melalui SPI,” ujarnya mengakhiri.