SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

SSB & BUM Alternatif Pembiayaan Lain Penopang KPR FLPP

Sebagai penutup seluruh rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional 2016, Kementerian PUPR mengadakan Diskusi Media melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Senin (29/8) di Hotel Ambhara, Jakarta dengan mengangkat tema, “Prospek SSB dan BUM dalam mendukung percepatan program sejuta rumah”. Tampil sebagai pembicara, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kepala Divisi KPR Subsidi dari Bank BTN, Project Management dari Perum Perumnas.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin, Direktur Perencanaan Ditjen Pembiayaan Perumahan, Direktur Pola Ditjen Pembiayaan Perumahan, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dan direktur lainnya, stakeholder perumahan, perbankan dan wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Syarif Burhanuddin menyampaikan bahwa perumahan melalui Program Sejuta Rumah selalu menjadi isu yang seksi untuk dibicarakan dan didiskusikan.

Apalagi, selain fasilitas likuidasi pembiayaan perumahan (FLPP), saat ini pemerintah juga menyediakan fasilitas pembiayaan lainnya, seperti subsidi selisih bunga (SSB) dan bantuan uang muka (BUM). Fasilitas itu, merupakan wujud upaya pemerintah untuk memastikan MBR mendapat hunian yang layak.

“Memang, seharusnya (perumahan) dijadikan isu yang seksi. Kalau tidak, akan dianggap biasa saja. Padahal, kebutuhan dasar kita adalah rumah,” ucap Syarif. Dia mengungkapkan, dengan fasilitas SSB dan BUM, pembangunan rumah dan akses MBR untuk mendapatkan rumah bisa lebih cepat dan luas. Diperkirakan tahun ini, kedua fasilitas tersebut bisa menjangkau 400-500 ribu unit rumah. Jauh lebih besar dari FLPP, yang hanya menjangkau rata-rata pembangunan 100 ribu unit dalam setahun.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Maurin Sitorus mengungkapkan masih terdapat 40 persen dari total penduduk yang ada saat ini yang memiliki daya beli terbatas dan perlu dibantu. “Kelompok ini lah yang perlu dibantu pemerintah melalui subsidi lewat SSB, BUM dan KPR FLPP,”ujarnya menjelaskan.

Pada rencana kerja 2017, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR memiliki target penyerapan KPR FLPP sebesar 375.000 unit, Subsisdi Selisih Bunga (SSB) sebesar 225.000 unit dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar 550.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp 40,7 triliun.

Sedangkan tahun berjalan ini anggaran untuk FLPP sebesar Rp 9,227 Triliun untuk 87.390 unit sedangkan SSB sebesar Rp 2 Triliun untuk 431.096 unit serta BUM sebesar Rp 1,2 Triliun untuk 306.000 unit.