Stakeholder Jayapura Usulkan Tenor KPR FLPP di Papua diperpanjang

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melalui unit kerja Direktur Keuangan lanjutkan rangkaian kegiatan sharing session bersama pemangku kepentingan KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), kali ini PPDPP sambangi Jayapura, Ibukota Provinsi Papua. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober 2018 di Hotel Aston Jayapura. Hadir dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan; dan Direktur Layanan PPDPP, Bimo Adi N. Sedangkan pihak tamu undangan dari pemangku kepentingan hadir Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi Papua, Pengembang Perumahan FLPP dan Bank Pelaksana FLPP.

Tujuan dari sharing session tersebut adalah untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan KPR Sejahtera FLPP dan mengetahui apa saja hambatannya terkait upaya yang telah dilakukan dalam menekan jumlah backlog kepemilikan rumah sebesar 147.881 ruta berdasarkan data Backlog Kepemilikan Rumah di Provinsi Papua pada tahun 2015.

Dalam sambutannya Budi Hartono menyampaikan agar kualitas rumah KPR FLPP yang akan dibangun oleh Pengembang harus berkualitas, hal ini berkaca pada kejadian bencana alam yang terjadi di Lombok pada awal Agustus lalu. Dalam kunjungannya pasca gempa, Budi mendapatkan hampir seluruh rumah KPR FLPP yang alami rusak berat tidak mengikuti kaidah-kaidah teknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah.

Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Papua, Ariyanto, menyampaikan bahwa semua persoalan dapat diselesaikan asalkan dilakukan dengan komunikasi yang baik antara seluruh stakeholder. Ia melanjutkan “Saya berharap agar seluruh pemangku kepentingan mengoptimalkan kinerjanya untuk menghasilkan rumah KPR FLPP yang layak huni dan berkualitas bagi masyarakat.” Ujar Ariyanto.

Menanggapi hal tersebut Ketua DPD Real Eastate Indonesia (REI) Papua, Nelly Suryani yang akrab dipanggil Maria menyatakan bahwa anggotanya (pengembang) yang berada di bawah naungan organisasinya, siap ditindak tegas bila terbukti melanggar kaidah teknis yang telah ditentukan oleh Pemerintah. “Membangun itu harus bisa bertanggung jawab terhadap kualitas bangunan (rumah subsidi) yang dibuatnya. Dan untuk menjaga kualitas tersebut, kami siap ditindak jika ditemukan kualitas bangunan rumah subsidi yang kami buat melanggar kaidah teknis.”ujarnya.

Di sisi Bank Pelaksana, dalam hal disampaikan oleh Dwi Marjono perwakilan dari Bank BRI, berharap pemerintah dapat menambah masa tenor cicilan menjadi 25 atau 30 tahun, hal ini dikarenakan harga jual subsidi KPR FLPP di Papua meningkat menjadi 205 juta. Adapun perwakilan dari Bank Mandiri dan Bank Papua juga berharap hal yang sama. Senada dengan beberapa Bank lainnya, Richard mewakili Bank BTN berharap adanya penyesuaian penghasilan bagi MBR dan menyampaikan dengan optimis bahwa november 2018 target dapat tercapai.

Pihak Direksi PPDPP menyampaikan dengan diadakannya dialog antara pemerintah dalam hal ini PPDPP bersama dengan pemangku kepentingan, diharapkan kendala yang dihadapi bisa diselesaikan bersama sehingga target tahun 2018 bisa segera tercapai hingga dua bulan ke depan.