SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Stress Test Jaringan Komunikasi Data Antara PPDPP Kementerian PUPR Dengan Kemendagri Berhasil Dilakukan

Pada hari Rabu dan Kamis, 22-23 Maret 2017, Divisi Database dan Divisi Teknologi Informasi, Unit Kerja Direktur Operasi, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen. Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Stress Test Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) untuk memastikan pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas PPDPP Kementerian PUPR dapat dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan Stress Test, Divisi Teknologi Informasi, Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP, berperan melakukan pengiriman data kepada Ditjen. Dukcapil, Kemendagri, melalui jalur Virtual Private Network (VPN) yang terhubung antara Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), Kementerian PUPR dengan Kemendagri. Sementara Divisi Database, Unit Kerja Direktur Operasi PPDPP berperan melakukan pemantauan dan pencatatan proses Stress Test yang di-record langsung dari Data Center Ditjen. Dukcapil, Kemendagri. Stress Test yang dilakukan menggunakan Apache Jmeter dan Vegeta ini, telah menempuh uji coba transaksi data dengan settingan 30 TPS, 50 TPS, dan 100 TPS.

Stress Test yang dilakukan di Kantor PPDPP dan di Data Center Kemendagri pada hari pertama berhasil mencapai lebih dari 36 ribu transaksi data, dan pada hari kedua berhasil mencapai 100 ribu transaksi data dalam waktu kurang dari 1 jam. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jaringan komunikasi data antara PPDPP dengan Ditjen. Dukcapil Kemendagri telah berfungsi dengan baik, dan mampu untuk memenuhi kebutuhan transaksi data guna mendukung proses penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Sebagai tindak lanjut, PPDPP akan menyiapkan aplikasi untuk mengoperasikan sistem pengecekan data KTP Calon Debitur dan/atau Debitur FLPP yang terintegrasi dengan sistem e-FLPP. Diharapkan di Tahun 2017 ini, pemanfaatan data kependudukan, NIK, dan KTP Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas PPDPP sudah dapat dilakukan secara optimal. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah inovasi PPDPP yang ditempuh guna untuk terus meningkatkan tingkat ketepatan sasaran program pembiayaan perumahan KPR Sejahtera FLPP.(M. Nauval/Database)