SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Suharso Monoarfa Berharap, Rumah Bisa Dicicil Hingga 30 Tahun

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) saat ini yang ditawrkan pemerintah masih berkisar  15 sampai 20 tahun,   dinilai Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan Rakyat periode 2010 -2012 masih memberatkan masih masyarakat. Suharso Monoarfa yang juga merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)  meminta agar pemerintah bisa membuat regulasi baru terkait perubahan jangka waktu kredit rumah hingga 30 tahun. “Kita mau coba sampai 30 tahun, tapi belum dimungkinkan. Saya berharap sampai 30 tahun,” ujar Suharso Monoarfa dalam acara Tasyakuran HUT PPDPP ke-6.

Menurutnya, jika jangka waktu kredit bisa sampai 30 tahun, hal itu bisa menguntungkan masyarakat. Pasalnya rakyat lebih memilih menyicil rumah dibandingkan mengontrak dengan waktu selama itu. “Antara sewa rumah dan mencicil rumah hampir sama. Bahkan mungkin lebih murah, jadi orang ingin beli rumah,” kata Suharso.

Suharso menambahkan, pemerintah bisa melakukan hal tersebut jika tidak terlalu dibebankan dengan subsidi rumah. Sehingga porsi pembagian antara subsidi dari APBN dan perbankan menjadi 60/40. “Dikembalikan 60/40 untuk menurunkan suku bunga. Dari 20 tahun bisa jadi 30 tahun,” jelas Suharso.

Dalam kesempatan yang sama, Suharso Monoarfa juga menyinggung masalah data perumahan yang masih menggunakan hasil survei BPS tahun 2010 sebesar 13,5 juta. “Sebaiknya Kementerian PUPR segera merevi hal ini karena seharusnya data tersebut sudah berkurang, ungkapnya.