Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi

Suveryor Paparkan hasil Monev Tahun 2016

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) melaui Direktur Operasi menyelenggarakan Rapat Konsinyasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi KPR-FLPP Tahun 2016 , bersama surveyor dari seluruh Indonesia selama tiga hari 21 – 23 Desember di Bandung .

Dalam rapat tersebut, Divisi Monitoring dan Evaluasi unit kerja Direktur Operasi mendengarkan paparan hasil pemantauan dan evaluasi masing-masing wilayah yang telah terbagi menjadi tiga wilayah, diantaranya: Wilayah I, Pulau Sumatera; Wilayah II, Pulau Jawa; dan Wilayah III, Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Forum ini juga membahas mengenai Persiapan pemantauan dan evaluasi Rumah Sejahtera KPR FLPP Tahun 2017.
Suveryor merupakan perwakilan dari PPDPP yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dan berfungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara efektif agar memastikan rumah KPR FLPP telah disalurkan dapat tepat sasaran.

Di forum ini suveryor juga dapat melakukan sharing secara langsung kepada suveryor wilayah lainnya untuk memaparkan kendala yang pernah dijumpai sekaligus mencari solusi permasalahannya. Disamping itu, forum ini berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara PPDPP dengan suveryor yang selama ini hanya memanfaatkan teknologi komunikasi, mengingat jangkauan KPR FLPP yang sangat luas, yaitu di seluruh Indonesia.

Direktur Operasi, Nostra Tarigan menyampaikan bahwa dimana ada penyaluran KPR FLPP, maka di situ harus dilakukan pemantauan. Hingga saat ini telah ada 470.000 unit KPR FLPP yang telah disalurkan. Fungsi dari monitoring dan evaluasi adalah untuk memastikan bahwa rumah tidak boleh tidak dihuni, ataupun disewakan, selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan juga berfungsi untuk mengawasi kualitas bangunan yang ada. Dikarenakan KPR FLPP yang disalurkan bersifat nasional, maka PPDPP sangat membutuhkan partner lapangan yang diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan PPDPP dalam melakukan pengawasan dan evaluasi.

Nostra menegaskan, fungsi dari kerja ini pada dasarnya adalah melayani masyarakat, karena itu harus dikerjakan dengan baik, ikhlas, dan jujur. Karena nantinya nantinya laporan dari surveyor akan menjadi data yang kemudian dicheck sebagai sampling dan dipublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban PPDPP dalam monitoring dan evaluasi. “Dalam forum ini, saya bahagia sekali kita bisa berkumpul. Surveyor merupakan mata dan telinga kami di daerah, jadi kami percayakan betul ketika teman-teman terjun ke lapangan” ujarnya bersemangat.

Hadir pula juga kegiatan tersebut, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono. Budi Hartono menyampaikan, bahwa program KPR FLPP ini cenderung dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak sesuai dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah, seperti dari pemalsuan identitas, pemalsuan slip gaji, hingga rumah tidak ditempati. sehingga diharapkan surveryor dapat mengantisipasi hal tersebut “Merupakan tugas surveyor untuk memonitoring dan mencari pihak yang beritikad tidak baik, ini adalah tugas mulia” ujar Budi Hartono menambahkan.