SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Tahun 2016 PPDPP Fokus Konsolidasi Internal dan Peningkatan Layanan

Budi Hartono, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) menyatakan bahwa tahun 2016, fokus melakukan konsolidasi internal dan peningkatan layanan kepada semua mitra kerja. Demikian diungkapkan Budi ketika menerima wartawan dari Buletin Internal PPDPP Selasa (16/3) di RR PPDPP.

Secara internal PPDPP akan melakukan reorganisasi dan revitalisasi SDM, melakukan rekruitmen sesuai dengan kebutuhan yang ada dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Selain itu, PPDPP juga mulai mengimplementasikan sistem IT untuk mendukung operasional PPDPP antara lain dalam menyalurkan dana KPR FLPP (Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). “Sistem ini diharapkan segera rampung sehingga pelayanan akan jauh lebih meningkat,”ujar Budi Hartono berharap.

Dengan mengemban visi menjadi lembaga penyedia layanan pembiayaan perumahan dan pengelola dana yang profesional dan handal dalam mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat, PPDPP akan selalu memperbaiki organisasi sehingga bisa memberikan hasil yang optimal dalam melayani stakeholder ke depannya.

PPDPP memiliki tugas melaksanakan penyaluran dan pengelolaan dana pembiayaan perumahan KPR FLPP tahun 2016 ini sebesar RP 9,2 Triliun lebih dari 87 ribu unit rumah bagi MBR. Dengan peran yang besar ini MBR dapat terfasilitasi dengan memiliki rumah layak huni

PPDPP melalui bank pelaksana memberikan akses ke perbankan kepada MBR untuk bisa memiliki rumah. MBR bisa menikmati berbagai fasilitas kemudahan dengan bunga rendah hanya 5% dan tetap selama masa kredit dengan jangka waktu kredit maksimal 20 tahun sehingga akan lebih terjangkau bagi MBR. Apalagi penerima KPR FLPP juga diberikan bebas PPN dan bebas premi asuransi.

Semua ini dalam rangka mengatasi backlog perumahan yang tercatat per Desember 2013 sebesar 13,5 juta .

Selain melakukan konsolidasi internal dan peningkatan layanan, secara PPDPP mengajak perbankan untuk berkontribusi dalam menyalurkan KPR FLPP ke masyarakat. “Kami berharap perbankan lebih meningkatkan peranannya dalam penyaluran FLPP sehingga masyarakat segera terfasilitasi untuk memiliki rumah melalui FLPP,”ujarnya mengakhiri.