SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Tahun Anggaran 2018, Kementerian PUPR Fokus Pada Penyelesaian Infrastruktur Prioritas Nasional

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alokasi anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 akan difokuskan untuk melaksanakan arahan Presiden RI Joko Widodo  pada 4 April 2017 lalu dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 untuk memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. “Salah satunya adalah program infrastruktur prioritas nasional, termasuk proyek strategis nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai,” kata Menteri Basuki saat menyampaikan pandangannya pada Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Ruang Rapat Komisi V Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (7/6).

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BP-BPWS) Herman Hidayat. Rapat yang dimulai berlangsung selama kurang lebih 7 jam sejak pukul 10.30 WIB hingga pukul 17.15 WIB tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Farry Djemy Francis dan dihadiri oleh sekitar 53 anggota DPR dari 10 fraksi.

Alokasi anggaran Kementerian PUPR pada tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun atau lebih rendah dari usulan indikatif sebesar Rp 148,3 triliun. Dari sisi komposisi jenis belanja, Kementerian PUPR telah mengikuti pokok-pokok kebijakan belanja tahun 2018 yakni belanja barang operasional maksimal sama dengan realisasi belanja tahun 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah. Kemudian belanja modal yang produktif masih menjadi yang terbesar melalui alokasi belanja kegiatan/proyek prioritas.

Pendekatan dan prioritas pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR tahun 2018 yakni Pertama, pembangunan berbasis wilayah, Kedua, pembangunan jalan tol, jalan perbatasan dan Trans Papua, dan penanganan Kawasan perbatasan seperti penataan kawasan PLBN/PIP dan rumah khusus. Ketiga, pembangunan Bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Keempat, program kerakyatan seperti sanitasi berbasis masyarakat, rumah swadaya, dan jembatan gantung. Kelima, melaksanakan pekerjaan tahun jamak, penyelesaian Asian Games dan dukungan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank.

Dari Rp 106,02 triliun tersebut penggunaanya direncanakan untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 36,90 triliun, Bina Marga sebesar Rp 41, 39 triliun, Cipta Karya sebesar 15,93 triliun, penyediaan perumahan sebesar Rp 9,13 triliun, dan Kesekretariatan Inspektorat serta Badan Badan sebesar Rp 2,39 triliun.

Usulan program-program ini akan dilakukan penajaman dalam Konsultasi Regional yang dilaksanakan pada 8-9 Juni 2017 dan akan dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI sesuai dengan hak budget DPR untuk setiap unit kerja Eselon I yang akan dilakukan minggu depan. (*)

Biro Komunikasi Publik