Tanah Mengganggur Diambil Alih Negara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin kepemilikan tanah yang menganggur.

“Aturan yang ada selama ini kan begitu walau tidak dilaksanakan, kalau idle itu diambil oleh negara,” ungkap Darmin di Auditorium CSIS Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Darmin mengatakan, dengan adanya pajak progesif terhadap tanah-tanah menganggur justru dinilai meringankan beban si pemilik lahan.

Ia menjelaskan, melalui aturan tersebut, pemerintah sebenarnya mendorong para pemilik lahan dapat memanfaatkan tanah-tanahnya untuk kegiatan yang produktif, dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Karena kalau langsung urusan dibilang idle, risikonya itu izinnya dicabut tapi kalau bayar-bayar mahal pasti mikir-mikir dulu kan beberapa tahun ke depan kuat bayar apa tidak,” kata dia.

Lebih lanjut, Darmin belum dapat mengatakan kapan sekiranya pemerintah bakal memberlakukan peraturan pengenaan pajak progresif tersebut. Ia hanya mengatakan, bahwa saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian terhadap aturan tersebut.

“Kalau tanah itu sudah tidak diusahakan beberapa tahun, ya kami rancang pajaknya dulu tapi itu masih dalam kajian. Saya belum bisa bicara lebih dalam,” tutup Darmin./detik.com