SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Tanah Mengganggur Diambil Alih Negara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah memiliki hak untuk mencabut izin kepemilikan tanah yang menganggur.

“Aturan yang ada selama ini kan begitu walau tidak dilaksanakan, kalau idle itu diambil oleh negara,” ungkap Darmin di Auditorium CSIS Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2017).

Darmin mengatakan, dengan adanya pajak progesif terhadap tanah-tanah menganggur justru dinilai meringankan beban si pemilik lahan.

Ia menjelaskan, melalui aturan tersebut, pemerintah sebenarnya mendorong para pemilik lahan dapat memanfaatkan tanah-tanahnya untuk kegiatan yang produktif, dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Karena kalau langsung urusan dibilang idle, risikonya itu izinnya dicabut tapi kalau bayar-bayar mahal pasti mikir-mikir dulu kan beberapa tahun ke depan kuat bayar apa tidak,” kata dia.

Lebih lanjut, Darmin belum dapat mengatakan kapan sekiranya pemerintah bakal memberlakukan peraturan pengenaan pajak progresif tersebut. Ia hanya mengatakan, bahwa saat ini pemerintah masih melakukan pengkajian terhadap aturan tersebut.

“Kalau tanah itu sudah tidak diusahakan beberapa tahun, ya kami rancang pajaknya dulu tapi itu masih dalam kajian. Saya belum bisa bicara lebih dalam,” tutup Darmin./detik.com