SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Tingkatkan Akses Perumahan dan Infrastruktur Pariwisata, Kementerian PUPR Jalin Kerjasama Dengan Bank Dunia

Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chavez membahas program kerjasama dalam bidang perumahan dan pengembangan wilayah pariwisata.

“Ada dua program baru yang dibahas yakni terkait perumahan untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, baik pekerja formal maupun informal, serta pembangunan infrastruktur di tiga destinasi wisata prioritas yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika,” tutur Menteri Basuki usai pertemuan tersebut di Jakarta (5/6).

Turut hadir mendampingi Menteri Basuki dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Anita Firmanti, Dirjen Sumber Daya Air Imam Santoso, Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanudin, Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Rido Matari Ichwan dan pejabat tinggi pratama lainnya.

Pada sektor perumahan, pinjaman Bank akan digunakan bagi program National Affordable Housing Project sebesar USD 450 juta yang disalurkan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar USD 225 juta.

Sementara pinjaman sebesar USD 225 juta akan dialokasikab bagi subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan target sasaran adalah masyarakat yang belum tersentuh program subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM).

Alokasi anggaran tersebut diperkirakan diharapkan dapat menambah jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak. “Program mulai dilaksanakan pada Juli 2017 hingga 2020. Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia dan ditargetkan bagi 1,2 juta kepala keluarga baik pekerja formal maupun informal,” tambah Menteri Basuki.

Kerjasama kedua yakni dalam pembangunan infrastruktur dasar di 3 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu di Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. “Programnya akan dimulai di bulan Agustus 2017, berupa penyusunan Rencana Induk Terpadu Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas yang direncanakan memakan waktu 12 bulan. Infrastruktur yang akan dibangun jalan, home stay, sarana air bersih dan sanitasi,” tambah Menteri Basuki.

Besarnya dana untuk pembuatan rencana induk bagi 3 kawasan wisata tersebut yakni USD 6 juta dimana USD 4 juta merupakan pinjaman dan USD 2 juta hibah. Sedangkan untuk implementasinya akan dilaksanakan selama 60 bulan dengan pinjaman Bank Dunia sebesar USD 200 Juta. (nrm)

Biro Komunikasi Publik
Kementerian PUPR