Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

“Tingkatkan Disiplin dan Etos Kerja untuk Mencapai Visi PPDPP menjadi BLU yang Profesional dan Handal”

Demikian tema yang diusung oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) dalam acara “Capacity Building PPDPP” yang diadakan pada tanggal 8 – 10 Desember lalu. Acara yang diikuti oleh seluruh pegawai, pejabat, direksi dan dewas PPDPP ini berlangsung meriah dan penuh kekompakkan.

Dalam arahan yang disampaikan oleh Ketua Dewas, Lana Winayanti menyampaikan betapa banyak tantangan yang harus dihadapi PPDPP ke depan. Untuk itu dibutuhkan orang-orang handal dan profesional di bidangnya. Lana Winayanti juga menyinggung masalah BP Tapera yang akan segera aktif tahun mendatang dan bagaimana posisi PPDPP ke depan.

Sementara itu, Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai PPDPP atas pencapaian yang sudah dilakukan sejauh ini.

Sejauh ini sudah banyak hal yang kita capai. PPDPP sudah mampu membangun sistem e-FLPP yang sudah diresmikan oleh Menteri PUPR pada tahun 2016 lalu dan PPDPP melalui sistem e- FLPP ini telah mendapat Penghargaan dari Real Estate Creative Award 2017 yang diadakan oleh REI dan Majalah Indonesia Housing, sebagai Lembaga Pemerintah Paling Inovatif. Sehingga layanan kita menjadi lebih cepat Tak berhenti di situ, PPDPP terus mengembangkan sistem ini melalui kerja sama dengan Lembaga Sandi Negara. Sehingga sistem ini dijamin keamanannya. Untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemalsuan identitas, maka PPDPP juga bekerja dengan Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri.

Semua capaian yang telah kita raih ini tujuannya hanya satu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjadikan PPDPP menjadi lembaga yang handal dan profesional. Di sisi lain, PPDPP juga menyiapkan media pengaduan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui layanan bebas pulsa Hotline PPDPP di 0-800-10 77377.

Pengakuan dunia luar pun sudah kita raih lewat dua ISO yang PPDPP peroleh.  Melalui unit kerja di Direktur Operasi, telah memperoleh ISO SMM 9001:2015 dan untuk data center PPDPP juga telah diakui dengan diraihnya ISO SMKI 2007:2013 baru-baru ini.

Saat ini PPDPP juga sedang dalam proses untuk melaksanakan program “Registrasi Pengembang”. Dalam rangka me-manage pengambang, melindungi konsumen MBR dan memastikan pasokan rumah yang dibangun dimana dan berapa jumlahnya.

Budi berharap, dengan dilaksanakan acara ini maka kekompakkan, kerja sama, semangat untuk mencapai hasil yang terbaik dapat tercapai.