Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

Tingkatkan Kinerja Petugas, PPDPP adakan Bimtek Pemantauan Lapangan Rumah Sejahtera KPR-FLPP Tahun 2018

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja pemantauan dan evaluasi terhadap Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada Program Sejuta Rumah, PPDPP menggelar Bimbingan Teknis Pemantauan Lapangan Rumah Sejahtera KPR FLPP yang diikuti oleh para petugas lapangan dan perwakilan unit kerja di PPDPP. Bertempat di Mataram Nusa Tenggara Barat, kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Pemantauan dan Evaluasi unit kerja Direktur Operasi PPDPP ini dilaksanakan selama 6 hari, yaitu pada tanggal 10-15 April 2018.

Hadir Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono didampingi Direktur Operasi PPDPP, Nostra Tarigan. Dalam sambutan sekaligus pengarahan pada hari ini, Budi Hartono menyampaikan bahwa Pemerintah begitu memperhatikan pentingnya rumah bagi masyarakat, hal tersebut tertuang pada pasal 28H UUD 1945 dan undang-undang turunan lainnya. Keberhasilan pemerintah dalam pemenuhan tempat tinggal rakyatnya dapat menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah dan negara.

Budi Hartono melanjutkan, melalui Program Sejuta Rumah, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang saat ini masih ada sekitar 5,9 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menempati rumah yang satu atap dengan keluarga lainnya. Program ini merupakan solusi untuk menjawab pemasalahan perumahan yang selama ini masih selalu muncul, seperti rumah tidak tertata, masih banyak permukiman kumuh, pertumbuhan rumah yang lepas kontrol dan menggerus lahan produktif, dan lain sebagainya. PPDPP sebagai badan layanan umum hingga saat ini telah menyalurkan dana bergulir melalui FLPP hingga 30,93 triliun rupiah untuk 519.828 unit rumah. ”Tentu harus kita pertanggungjawabkan dengan baik, apakah yang disalurkan ini sudah tepat sasaran atau belum,” ujar Budi.

Saat ini PPDPP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran KPR Sejahtera FLPP dengan melakukan kunjungan lapangan setelah 1 (satu) tahun sejak akad kredit dilaksanakan oleh Debitur dengan Bank Pelaksana. Kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan penyaluran FLPP sesuai aturan dan tepat sasaran, seperti wajib dihuni, tidak dipindahtangankan atau dikontrakkan, hingga memastikan bahwa kualitas bangunan. Saat ini pemerintah juga sedang menata kualitas rumah dengan melakukan sistem registrasi pengembang dan akreditasi asosiasi.