SELAMAT MEMPERINGATI HARI PERUMAHAN NASIONAL 25 AGUSTUS 2018 "WUJUDKAN RUMAH RAKYAT BERKUALITAS"    ●    Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan - Menyalurkan dan Mengelola Dana Pembiayaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Mewujudkan Impian Memiliki Rumah Dengan Bantuan KPR FLPP Dari Pemerintah Melalui Bank Pelaksana - Suku Bunga 5% Fixed Selama Jangka Waktu Kredit - Jangka Waktu Maksimum 20 Tahun - Bebas PPN dan Bebas Premi Asuransi    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 20 Tahun 2014 Pasal 17 Ayat 2: Jika pemilik tidak menempati rumah sejahtera tapak atau satuan rumah sejahtera susun secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun, dapat dilakukan pemberhentian fasilitas KPR Sejahtera dan pemilik wajib mengembalikan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah diperoleh    ●    Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2014 Pasal 8 Ayat 2: Dalam hal MBR memberikan pernyataan yang diketahui kemudian tidak benar dan/atau tidak dilaksanakan maka bank pelaksana wajib menghentikan fasilitas KPR Sejahtera    ●    Peraturan Menteri No. 20 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 3: Fisik bangunan rumah dan PSU telah siap dihuni, berfungsi dan sekurang-kurangnya harus dilengkapi dengan: - Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan dan kehandalan bangunan - Terdapat jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya - Utilitas jaringan listrik yang berfungsi - Jalan lingkungan yang telah selesai dan berfungsi - Saluran/drainase lingkungan yang telah selesai dan berfungsi    ●    Layangkan pengaduan anda terkait perumahan bersubsidi melalui Hotline: 0-800-10-7737

“Tingkatkan Pengawasan Kepada Bank Pelaksana”

Dewan Pengawas (Dewas) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mengadakan rapat pertamanya di tahun 2019 pada hari Jumat (24/1) di ruang rapat Merapi kantor PPDPP di Palatehan Jakarta. Rapat Dewas ini dipimpin langsung oleh Lana Winayanti selaku ketua Dewas diikuti oleh seluruh anggota Dewas, Mirna Amin, Moh Hatta, Achmad Saefuddin dan Arief Setiabudi Canny dan juga jajaran direksi PPDPP yaitu Direktur Utama, Direktur Layanan, Direktur Keuangan, Direktur Operasi dan Direktur Umum dan Hukum, Kepala SPI beserta seluruh penanngung jawab Divisi di lingkungan PPDPP.

Dalam pembukaannya, Lana menyampaikan apresiasi kepada PPDPP atas pencapaian kinerja TA 2018 yang mencapai 98,85% dari pencapaian realisasi FLPP di tahun 2018 sebesar 57.939 unit dibandingkan target sebesar 58.612 unit. Selanjutnya Lana menyarankan agar PPDPP lebih meningkatkan pengawasannya kepada Bank Pelaksana sebagai ujung tombak dari program yang dikelola oleh PPDPP yaitu KPR Sejahtera FLPP.

Dalam rapat dewas Direksi mempresentasikan kinerja tahun 2018, dimana sebaran penyaluran FLPP dari tahun 2010 hingga 2018 berdasarkan Bank Pelaksana adalah Bank BTN sebanyak 457.857 unit, disuusl BTN Syariah di 32.528 unit dan BRI Syariah di 22.145 unit. Sedangkan wilayah sebaran tertinggi FLPP dari tahun 2010 – 2018 terbanyak diserap oleh provinsi Jawa Barat, dikuti Banten dan Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang sama Dewas juga menyimak dan memberi masukan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh PPDPP untuk tahun 2019.